28 November 2014 - 04.39 WIB
 
Riaupos.co
 
 
 
 
Daerah >> Pelalawan >>
Penanaman Modal di Kabupaten Pelalawan
Investasi PMA Alami Peningkatan
29 November 2012 - 10.51 WIB > Dibaca 1565 kali
 
PELALAWAN (RP) - Badan Penanaman Modal (BPM) Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani investasi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Adapun dasar hukum penanganan terhadap PMDN dan PMA berdasarkan PP No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Oleh karena BPM kabupaten Pelalawan mempunyai kewenangan dibidang perizinan pengendalian dan pengawasan serta monitoring mengevaluasi terhadap penanaman modal perusahaan PDMN dan PMA serta dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dan permasalahan, mencari pemecahan masalah apa yang timbul diperusahaan penanaman modal.

Saat ini, sejumlah perusahaan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami jumlah investasi, dibanding tahun 2011 lalu. Pada tahun 2012 ini, sejumlah perusahaan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami peningkatan jumlah investasi dengan nominal mencapai Rp299.605.938.223.

Jumlah penambahan investasi tersebut didapat dari tiga perusahaan yang ada di daerah ini, berdasarkan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di semester pertama tahun 2012.

Demikian dibeberkan Kepala Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan Ir Zuhelmi melalui Kabid Fasilitasi dan Kerjasama Surya Ananda, Rabu (28/11) di Pangkalankerinci.

Pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menganggarkan dana kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal untuk 13 perusahaan PDMN dan PMA melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat daerah (DPA SKPD) BPM kabupaten Pelalawan.

Dana telah dipergunakan untuk pengendalian pengawasan terhadap investasi penanaman modal baik PDMN  dan PMA kabupaten Pelalawan. Hal ini melanjutkan kegiatan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan monitoring yang belum termonitor pada tahun 2011.

Monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan PDMN dan PMA dipantau secara administrasi, fisik serta kelengkapan izin-izin perusahaan dan perkembangan/perluasan, kebun, peralatan serta tenaga kerja.

Sejalan dengan era otonomi daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 tentangt pemerintahan daerah dan pasal 30 ayat 9 UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, maka ditetapkan peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hal inilah yang menjadikan kewenangan dan kewajiban daertah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan kepentiongan masyarakat setempat. Atas dasar tersebut telah ditetapkan peraturan pemerintah No 45 tahun 2008 tentang pedoman dan kemudahan bagi penanaman modal didaerah dengan harapan pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerahnya melalui kebijakan dalam menarik investasi.  

Terbitnya peraturan kepala BPKM No 13 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang merupakan pelaksanaan dari UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, membawa nuasa baru bagi kegiatan pemantauan termasuk pembinaan dan pengawasan penanaman modal  yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah/BKPM, PDPPM dan PDKPM serta instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan kepala BKPM No 13 tahun 2009 tanggal 23 desember 2009, pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan merupakan bagian dari kegiatan dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal disamping kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Kegiatan pemantauan ioni dilakukan dengan maksud untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan berupa pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip penananman modal dan persetujuan penanaman modal atau izin usaha dan melakukan evaluasi atas pelaksanaanya dalam rangka memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan ionformasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.

Salah satu komponen pengendalian yang penting adalah kegiatan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap proyek penanaman modal untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan-permasalahn yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan penanaman modal baik pada masa pembangunan/konstruksi maupun pada masa produksi komersial atau setelah izin usaha tetap (IUT).

Untuk mengetahui ruang lingkup realisasi penanaman modal melalui pemantauan diperlukan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Yang dimaksud dengan LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan BPKM.

Ruang lingkup pemantauan penanaman modal adalah terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan perusahaan penanaman modal yang modalnya berasal dari dalam negeri dan penanaman modal yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari pihak asing yaitu pada masa perbangunan/konstruksi proyek penanaman modal dan pada masa produksi komersial telah memiliki izin usaha (IU).

Sementara itu maksud dan tujuannya yaitu melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal.

Selain itu juga mengurangi adanya penimpangan izin atau penyalahgunaan izin dan fasilitas yang dilakukan atas dasar kesengtajaan maupun karena ketidak tahuan pihak perusahaan menginvestasikan surat-surat poersetujuan penanaman modal yang tidak direalisasikan sama sekali. Serta memperoleh data perkembangan realisasi, masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk digunakan sebagai bahan masukan.

Sedangkan sasaran pemantauan evaluasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan yakni tercapainya kelancaran dan ketpatan pelaksanaan penanaman modal, teridenbbtifikasinya berbagai bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PMDN dan PMA dan surat-surat persetujuan penanaman modal yang tidak terealisasi sama sekali (output). Serta terlaksananya investasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari segi manfaat, bahwa adanya PMDN dan PMA di kabupaten Pelalawan ini dapat memberikan kontribusi yang besar, baik langsung maupun tidak langsung.

Diantaranya, dapat menambah lapangan kerja dan p[enghasilan bagi anggaota masyarakat pendududk yang berada disekitar lokasi yang telah menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, dengan adanya wilayah pemukiman baru didesa sekitar proyek dalam arti menjadi pengembang daerah dan populasi penduduk, bertambahnya pendapatan daerah dan pajak (HO, IMB, PBB dan juga pajak kendaraan dan alat-alat berat) dan diostribusi lainnya. Juga bertambahnya pengetahuan dan keterampiloan TKI dalam rangka alih teknologi dari TKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta menunjang perkembangan daerah berupa sarana dan prasaran, bantuan sosial kepada pembangunan desa dan lainnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi perubahan paradigma dan penyelenggaraan pemerintahan yang serba mengatur kehidupan masyarakatnya menjuju kearah good governance dan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan transparan. Masyarakat tidak lagi menerima penyelenggaraan pemerintah serba mengatur dan cenderung hanya melayani para pengusaha dan sekelompok golongan tertentu. Mereka telah sadar betul dengan posisinya sebagai pihak yang seharusnya dilayani dan menghendaki adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, dan aparatur yang bersih dan bebas dari KKN.

Pemerintah telah tanggap akan tuntutan lingkungan ini, hal ini terlihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang dulunya sentralistik, sekarang sebagian besar desentralisasikan dengan ditepkannya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan strategis Badan Penanaman Modal kabupaten Pelalawan memerlukan integrasi antara keahlian SDM dan SDA agar mampu memenuhi keinginan stake holders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategius baik nasional maupun global.

Berdasarkan tinjauan pada tugas pokok dan fungsi serta penglihatan kepada permasalahan yang dihadapi mengacu kepada Visi Pemerintah kabupaten Pelalawan, maka Visi BPM kabupaten Pelalawan adalah menjadi fasilitator dan motivator yang profesional dalam rangka meningkatkan penanaman modal menuju masyarakat maju dan sejahtera tahun 2030.  

Sedangkan Misi untuk terwujudnya Visi yang telah ditetapkan, merupakan tentangan bagi setiap personil BPM kabupaten Pelalawan. Untuk pencapaian Visi ini perlu misi yang telah dirumuskan oleh BPM yakni mewujudkan pelayanan prima untuk internal organisasi, pengembangan program dan kajian yang komprehensif mengenai penanaman modal kabupateN Pelalawan serta mewujudkan pelayanan yang prima bagi para calon investor yang ingin menanamkan modalnya di kabupaten Pelalawan.***
   
   
blog comments powered by Disqus  
Pemkab Gencarkan Promo Investasi
Berbagai Hambatan dan Kendala di BPMP2T
Sisa Tanah Timbun Kotori Ruas Jalan Kota
Akibat Limbah Sawit, Ikan di Sungai Bawang Mati
Sepekan Jelang Idul Fitri, Perusahaan Wajib Bayar THR
Dishubkominfo Segera Panggil Pengelola Angkutan Umum
AKNP Terima Kucuran Rp20 Miliar dari Dikti
PT MTI Belum Kantongi Izin Kelola Air Sumur Bor
Selatpanjang Alami Krisis Air Bersih
Belum Beroperasi, PLTG di Siak Dipertanyakan
 
Pembuatan Tanda Batas TNTN Mendesak
TNTN Harmonisasi dengan Alam
37 Puskesdes Segera Dibangun
Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan
Disdik Dukung, Larangan Pelajar Bawa Motor ke Sekolah
Proyek Multiyears di APBD Murni
Perpustakaan Pelalawan Kekurangan Rak Buku
Ditargetkan 50 Persen Koperasi Lakukan RAT
Berbagai Hambatan dan Kendala di BPMP2T
Rehabilitasi Hutan agar Lestari