Oleh
Ikhtiar Melawan Politik Uang
12 Januari 2018 - 10.36 WIB > Dibaca 175 kali
 
RIAUPOS.CO - KITA memasuki tahun politik. Sejumlah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak berlangsung di Indonesia. Meski namanya pesta tapi penuh kerawanan politik di dalamnya. Misalnya politik uang yang kerap terjadi untuk mendapatkan suara dengan cara-cara yang instan. Ikhitar pemerintah melawan membudayanya politik uang ini perlu didukung.

Apalagi pembentukan satgas antipolitik uang terus dimatangkan. Salah satu tugasnya adalah mengidentifikasi kerawanan politik uang di setiap daerah. Mereka juga akan mempelajari pasangan calon (Paslon) kepala daerah, partai politik, maupun kondisi masyarakat setempat.

Identifikasi kerawanan dilakukan satgas antipolitik uang dengan sejumlah cara. Salah satunya, mempelajari paslon kepala daerah, asal partai, dan komposisi partai. Selanjutnya, satgas akan menilik kondisi masyarakat di daerah yang menggelar pilkada. Dengan begitu, dapat diketahui daerah mana yang rawan terjadi politik uang.

Dari 171 daerah yang menggelar pilkada, ada beberapa daerah yang dinilai rawan politik uang. Di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Syukurlah Riau kita tercinta tidak termasuk atau tidak terdeteksi sebagai daerah yang rawan politik uang. Tapi bagaimana dengan kenyataan di lapangan? Itu urusan nantilah. Untuk itulah satgas itu dibentuk.

Kabarnya penyusunan satgas akan dilakukan Bareskrim bersama sejumlah lembaga. Rencananya, satgas anti politik uang dibentuk pekan ini oleh Bareskrim. Namun, belum diketahui kapan peresmiannya. Satgas tersebut juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang biasanya dibentuk saat pilkada.

Niat Polri ini bagus. Tapi tentunya publik tidak ingin pembentukan lembaga-lembaga ini hanya karena lembaga sejenis belum maksimal. Padahal kan ada tim Gakkumdu. Secara umum kelihatannya kedua lembaga ini nantinya punya target yang sama dalam pilkada. Jadi kalau hanya sama sayang akan menghabiskan anggaran negara saja.

Jika nanti lembaga ini terbentuk maka tentunya kita selaku publik tentunya ingin melihat kiprah nyata di lapangan dan benar-benar mampu menghentikan kecurangan. Jika kemudian keberadaannya hanya menambah ramai lembaga serupa maka tak perlulah. Cukup berdayakan Gakkumdu saja. Tapi melihat tekad Polri termasuk untuk mencegah SARA perlulah diberi kesempatan apakah benar semangat yang besar itu bisa terealisasi. Mudah-mudahan bisa.***
Opini | Tajuk Rencana | Surat Pembaca | Atan Bingit |