Oleh
Tahun Politik
8 Januari 2018 - 10.42 WIB > Dibaca 219 kali
 
RIAUPOS.CO - TAHUN 2018 adalah tahun politik karena pada tahun ini digelar pilkada serentak se-Indonesia. Yakni pemilihan kepada daerah tingkat provinsi (gubernur) kabupaten (bupati) dan kota (wali kota). Selain itu memasuki 2019 akan digelar pemilu legislatif dan pilpres, yang tentunya dimulai persiapannya tahun 2018 ini.

Di dunia politik semuanya sangat mungkin terjadi, karena apa pun akan dilakukan demi tercapainya tujuan. Ada ungkapan bagaimana uang bisa menghasilkan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu akan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Uang dan kekuasaan itu sangat berdekatan. Dengan uang akan menghasilkan kekuasaaan, sebab untuk menjadi calon kepala daerah itu memerlukan dana yang tidak sedikit, mulai dari uang mahar membeli partai, uang untuk pemenangan dan uang-uang lainnya. Perlu miliaran rupiah. Nah, agar uang itu digunakan dengan benar, maka KPU dan Panwaslu perlu mengawasi.

Munculnya calon yang kadang-kadang di luar dugaan, karena kemampuan membeli partai dengan uang mahar, sehingga kader partai diabaikan. Kadang muncul pertanyaan, lalu apa perlu pengkaderan di internal partai, kalau saat pencalonan selalu saja yang diusung orang-orang di luar partai? Inilah yang merusak pengkaderan di partai, sehingga partai kehilangan kader-kader yang berkualitas.

Tapi itulah realitas di dunia politik negeri ini. Tidak sedikit partai yang mencalonkan jenderal baik dari TNI maupun Polri, seperti terlihat di Pilkada Sumut yang bertabur jenderal. Bahkan jenderal yang diusung adalah jenderal aktif. Ini tentu perlu diawasi jangan sampai dengan kekuasaannya digunakan untuk mempengaruhi pemilih.

Di Riau peta calon kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sudah mulai mengerucut dan jelas calonnya. Beberapa bakal calon yang sebelumnya sempat menggadang-gadangkan diri, kini mulai mundur diri, sebab tinggal hanya beberapa partai saja yang belum menentukan calon kepala daerahnya, itu sudah terlihat siapa calon partai itu.

Setelah mendapat persetujuan dari partai, calon akan mendaftar ke KPU dan berikutnya akan menggelar deklarasi. Deklarasi ini yang kadang menimbulkan gesekan massa. Di sinilah perlunya kejelian KPU dan pengawasan Panwaslu dan pihak keamanan, agar tidak menimbulkan keributan.

Masing-masing ingin menunjukkan bahwa massa yang mendukungnya sangat banyak, hal ini biasanya dilakukan saat deklarasi. Selain itu partai pengusung pun ikut memeriahkan deklarasi agar terlihat gegap gempita. Demikian juga tim sukses, mereka pun melakukan apa saja agar kelihatan ramai.

Memasuki masa-masa deklarasi seperti ini mari semuanya menahan diri agar tidak menimbulkan keributan sehingga tidak baik bagi calon, yang awalnya untuk mendapat simpati rakyat, bisa-bisa menimbulkan kebencian. Semoga tahapan-tahapan pilkada serentak di negeri ini berjalan lancar.***
Opini | Tajuk Rencana | Surat Pembaca | Atan Bingit |