Riaupos.co
12/12/2019
 
Mendagri Ingin Bertemu Kepala Daerah yang Tak Lakukan Politik Uang
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap masih ada kepala daerah yang tidak main politik uang di pilkada. (DOK KEMENDAGRI)

Mendagri Ingin Bertemu Kepala Daerah yang Tak Lakukan Politik Uang
Selasa, 19 November 2019 - 05:53 WIB
 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kasus kepala daerah yang terjerat korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus saja bertambah. Hal ini yang membuat keprihatinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Bahkan, Tito menegaskan, ada kepala daerah yang sudah curhat langsung kepadanya untuk meminta kenaikan gaji. Sebab gaji sebagai kepala daerah terlalu kecil. Ia pun masih memikirkan cara tersebut guna mengurangi praktik korupsi di kalangan bupati maupun wali kota.

"Apa mungkin gaji kepala daerah dinaikkan. Atau dana tunjangan yang diberikan yang dinaikkan. Ini beberapa suara dari bupati, sejumlah wali kota juga sudah menyampaikan itu," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Selain itu, Tito yang merupakan mantan Kapolri itu menegaskan, dirinya ingin bertemu dengan kepala daerah yang sama sekali tidak melakukan politik uang dalam hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

"Ya kalau ada yang menyatakan tidak bayar, atau nol persen saya ingin ketemu orangnya," tegasnya.

Bahkan, Tito berjanji, dirinya akan memberikan penghormatan dan memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang benar-benar tidak melakukan politik uang dalam pilkada serentak ini. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum kalau ongkos politik di pilkada serentak sangat mahal biayanya.

"Jadi kalau ada kepala daerah yang mau tekor, tak main politik uang, saya ingin memberikan penghormatan langsung. Karena dia benar-benar mau mengabdi demi nusa dan bangsa," katanya.

Sekadar informasi, ‎kebanyakan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah berupa suap dan gratifikasi. Berdasarkan data yang ada, selama 2004-2019 sudah tercatat ada 81 kasus suap dan gratifikasi.

Perkara korupsi lain yang juga banyak adalah penyalahgunaan anggaran dan pengadaan barang atau jasa, masing-masing sebanyak 27 dan 13 perkara.‎

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi | Kick Out Hoax |