Riaupos.co
14/11/2019
 
Kementerian Investasi, Pendapat Pengamat dan Pelaku Usaha Beragam
Presiden Joko Widodo akan dilantik untuk menjabat periode kedua pada 20 Oktober mendatang. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

Kementerian Investasi, Pendapat Pengamat dan Pelaku Usaha Beragam
Selasa, 15 Oktober 2019 - 22:52 WIB
 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar sejumlah wacana. Salah satunya yaitu soal perubahan nomenklatur.

Dikabarkan, sebagian direktorat dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) akan dilebur menjadi K/L tersendiri atau bergabung dengan K/L lain. Misalnya, wacana pembentukan Kementerian Investasi dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Mengenai urgensi dibentuknya Kementerian Investasi ini, pendapat dari para pengamat ekonomi dan pelaku usaha beragam. Ada yang menilai, Kementerian Investasi bukan solusi untuk mengatasai persoalan investasi di tanah air. Kalaupun direalisasikan, kementerian ini dinilai hanya akan menyelesaikan persoalan di bagian hilir investasi.

Persoalan investasi begitu kompleks tidak hanya diselesaikan dengan membuat kementerian dan lembaga baru. Hulu, tengah, serta hilir harus diselesaikan berkesinambungan.

"Investasi ini tidak bisa diselesaikan dari hilir saja, nomenklatur atau kelembagaan. Perlu penyelesaian yang lebih luas," ungkap Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal kepada JawaPos.com, Selasa (15/10).

Menurut Faisal, persoalan investasi paling banyak berada di bagian hulu. Seperti kebijakan investasi yang tidak sinkron, ketenagakerjaan, tarif listrik yang mahal dan lainnya.

"Jadi urgensi kementerian investasi ini apa? Apakah itu solusi satu-satunya? Kan persoalannya bukan hanya di kelembagaan atau kementerian saja," ujar Faisal.

Namun ekonom senior INDEF, Enny Sri Hartati menggarisbawahi investasi yang ditangani Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM akan efektif jika ditetapkan lembaga struktural. BKPM akan memiliki perwakilan di daerah.

"Fungsi (Kementerian Investasi) nantinya lebih mengkoordinasikan kebijakan pusat ke daerah. Karena investasi nanti juga ke daerah," ujar Enny.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, masuknya investasi asing merupakan salah satu solusi menekan defisit neraca perdagangan. Investasi dan perdagangan juga akan berimplikasi pada performa ekonomi nasional secara signifikan.

"Kalau soal kelembagaan itu terserah Presiden. Tapi kami ingin iklim investasi ini bagus buat berinvestasi, jangan sampai investor besar lepas," ujar Sekjen Apindo Eddy Hussy.

Kepala BKPM Thomas Lembong menolak berkomentar terkait wacana pembentukan Kementerian Investasi. "Nanti ya," ujarnya.

Sumber : Jawapos.com
Editor : Rinaldi

 




Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi |