Riaupos.co
14/10/2019
 
Perda Pajak Bumi Disosialisasikan
BERIKAN PENJELASAN: Anggota Bengkalis Syaukani Alkarim memberikan penjelasan tentang pajak di tengah masyarakat Desa Pangkalan Batang Barat, Ahad (8/9/2019) malam. (ERWAN SANI/RIAU POS)

Perda Pajak Bumi Disosialisasikan
Senin, 09 September 2019 - 15:04 WIB
 

SELATBARU (RIAUPOS.CO) -- Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) ke tengah-tengah masyarakat. Terutama di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Seperti dilakukan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Syaukani Alkarim melakukan sosialisasi perda di tengah masyarakat Desa Pangkalan Batang Barat, Ahad (8/9) malam.

Sosialisasi Perda Nomor 2 tahun 2018, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dikatakan Syaukani sosialisasi ini lebih memberikan pemahaman apa saja objek yang dikenakan pada Perda 02 tersebut. "Jadi dengan memberikan sosialisasi ini bapak-bapak dan ibu-ibu apa saja yang kena pajak," jelas Syaukani di tengah masyarakat Selatbaru petang kemarin.

Dijelaskan Syaukani, objek pajak Bumi itu tentunya tanah. Jadi nilai tanah di atas Rp10 juta dikenakan pajak sebesar 0,1 persen dari nilai tanah.

Selain itu dirinya juga menjelaskan objek lainnya dikenakan dalam Perda 02 tersebut. Di antaranya bangunan, kolam renang dan fasilitas umum lainnya seperti lapangan futsal.

Hadir dalam kesempatan kemarin, tokoh masyarakat Pangkalan Batang Barat, Herman.

Dia sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota DPRD. "Paling tidak sosialisasi ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Terutama mengetahui hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak," jelas Herman.

Tanya jawab juga terjadi di tengah masyarakat, seperti ditanyakan Yusuf mengapa sering terjadi penyamaan dalam nilai pajak dikenakan ke masyarakat. Terutama untuk PBB dan ada tidak sanksi kalau tak bayar PBB?

Dalam hal ini Syaukani menjelaskan. Tak mampu bayar tetaplah pemerintah melihatnya atau peninjauan langsung ke subjek tersebut. "Sanksi tak serta merta. Tentu diselidiki dulu. Misalnya kami nak makan saja payah, macam mane nak bayar pajak. Kalau gini kan kasus kemanusian tak mungkin kena sanksi," jelas Syaukani lagi.

Tapi sebaliknya, kata dia, subjek pajak memang tak mau bayar pajak. Tentu secara otomatis kena sanksi." Jadi memang lalai. Bukan tak mampu," tegasnya.(esi)




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi |