Riaupos.co
17/09/2019
 
Desak Polda Usut Karhutla di Area Korporasi
PADAMKAN API: Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru menyemprotkan air untuk memadamkan api di lahan yang terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (21/8/2019). (DEFIZAL/RIAUPOS)

Desak Polda Usut Karhutla di Area Korporasi
Kamis, 22 Agustus 2019 - 13:35 WIB
 

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pe­negakan hukum dinilai tidak sebanding dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung masif di Bumi Melayu. Pasalnya, Polda Riau dan jajaran baru menetapkan 37 tersangka. Satu di antaranya pihak korporasi. Kondisi itu membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau bersama masyarakat dari Kabupaten Inhil, Meranti, Siak, Bengkalis, dan Kuansing menggelar aksi damai di depan Mapolda Riau, Rabu (21/8).

Kedatangan mereka yang diiringi musik tradisional kompang dan pakaian Melayu mendesak Kapolda Riau, Irjen Pol Drs Widodo Eko Prihastopo menuntaskan perkara karhutla yang melibatkan perusahaan.

"Diiringi musik kompang ini pertanda bagi pemerintah dan penegakan hukum untuk tidak main-main dengan penegakan hukum kasus karhutla," ungkap Koordinator Lapangan Ahlul Fadli dalam orasinya.

Dalam penanganan kasus karhutla, kata Ahlul, Polda Riau telah menetapkan satu tersangka dari pihak korporasi. Yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Namun, menurutnya, masih ada perusahaan yang disanyalir lalai menjaga area konsesi hingga menyebabkan kebakaran lahan. Selain itu, disampaikan Ahlul, pihaknya juga menemukan masih ada titik api di wilayah perusahaan yang pernah terlibat kasus karhutla tahun 2015 silam.

"Faktanya sama, perusahaan yang di-SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan, red) masih membakar lahan. Tapi kenapa proses hukumnya tidak lanjut sekarang," kata Ahlul.

Atas temuan tersebut, lanjut Ahlul, membuktikan perusahaan sudah gagal dalam pengelolaan lahan. Untuk itu, pemerintah segera melakukan audit perizinan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan dan lahan milik perusahaan dikembalikan pada masyarakat guna dikelola dengan komunal.

"Penguasaan ruang kelola harus milik masyarakat, agar lahan terjaga dan lestari," imbuhnya.

Terhadap kasus karhutla di Riau, dijelaskan Ahlul, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar telah melakukan peninjauan lahan terbakar melalui udara ke beberapa daerah. Seperti Inhu, Inhil dan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Pelalawan.  "Namun kedatangan mereka tidak memberikan dampak terkait penegakan hukum terhadap korporasi yang membakar lahan," tegasnya.

Ahlul menambahkan, pihak Gakkum KLHK juga lamban dalam melakukan tindakan hukum. Semestinya Gakkum lebih progresif karena kasus memiliki kewenangan dan data yang kuat dalam penegakan hukum.

"Gakkum di Riau lemah dalam menindak pelaku atau korporasi yang membakar lahan, seharusnya mereka yang menjadi contoh. Laporan dari Walhi Riau ke Kapolda hari ini (kemarin, red) akan kami pantau perkembangannya, jika tidak ada progres kami akan melakukan aksi lanjutan," ujar Ahlul.

Terpisah Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, AKBP Andri Sudarmadi menegaskan, penegakan hukum kasus karhutla menjadi atensi Polda Riau dan jajaran, baik tersangka perorangan maupun perusahaan. Dikatakan dia, pihaknya menangani perkara tersebut secara profesional.

"Kami tangani perkara itu secara profesional," sebutnya.(rir/dof/amn/*1)

Editor: Arif Oktafian




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video |