Riaupos.co
15/10/2019
 

Saran Wapres JK ke KLHK Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan
Kamis, 11 Juli 2019 - 16:50 WIB
 
JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan.  

Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan
Kamis, 11 Juli 2019 – 16:42 WIB
Wapres JK Minta KLHK Lakukan ini Untuk Atasi Masalah Banjir dan Kekeringan - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Skip Adv

Dalam kegiatan itu, JK menyampaiakan beberapa pesan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Salah satunya terkait masalah kerusakan hutan dan lahan yang berimbas pada terjadinya bencana kekeringan dan banjir.

Menurut JK, ada sejumlah faktor yang memicu terjadinya kekeringan dan banjir di Indonesia. Faktor tersebut adalah pembalakan hutan yang terjadi secara ilegal dan besar-besaran.

Ke depannya kata JK, pemerintah harus bisa lebih tegas dalam regulasi dan pengawasan di lapangan.

Selanjutnya JK menyinggung soal pemberian izin terhadap para penambang. Syarat soal perawatan lingkungan juga harus dipertegas lagi.

“Jadi, apabila selesai tambang harus betul-betul reboisasi dan menghutankan kembali," sebut JK dalam sambutannya.

Pasalnya, JK menilai apabila bekas galian tambang tidak dihutankan kembali maka berimbas pada banjir seperti yang terjadi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Menteri Siti juga diminta untuk lebih maksimal lagi dalam pelibatan masyarakat untuk merawat hutan dan lahan.  

Saya mengharapkan Menteri KLHK untuk kembali melibatkan masyarakat dalam memperbaiki lahan itu. Karena pemerintah saja pasti tidak sanggup sebagaimana pengalaman-pengalaman yang ada," tandas JK. (cuy)


Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina



Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi |