Riaupos.co
17/07/2019
 
Golkar Pastikan Ketum sebelum Jokowi Dilantik
Presiden Joko Widodo saat berbincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato

Golkar Pastikan Ketum sebelum Jokowi Dilantik
Kamis, 11 Juli 2019 - 15:36 WIB
 
JAKARTA(RIAUPOS.CO) - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan kepada Partai Golkar mengikuti langkah PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem yang memajukan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) ataupun kongres.

Menurut Syarwi, memajukan pelaksanaan munas akan membuat Golkar lebih mudah berkoordinasi dalam pemerintahan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf) mendatang.

"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketua umum kan bisa ganti lagi,” ujar Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

Direktur eksekutif Voxpol Center Reseach & Consulting itu mengatakan, jika partai-partai anggota koalisi pengusung Jokowi - Ma’ruf sudah punya kepastian tentang ketua umum sebelum pemerintahan baru terbentuk, maka hal itu akan memudahkan koordinasi dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. “Bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya, akan lebih enak membaginya," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (11/7).

Lebih lanjut Pangi menilai partai-partai yang sudah memutuskan menggelar munas ataupun kongres sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang berupaya memberikan kepastian kepada Jokowi. PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem, kata Pangi, sudah bisa merekomendasikan nama-nama kader yang akan menjadi calon menteri di kabinet mendatang.

"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan. Kalau munas setelah pelantikan (presiden, red), ganti ketum, tidak ada kepastian," ulas politikus yang akrab disapa dengan panggilan Ipang itu.

Karena itu Pasngi menegaskan, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi agar pada kabinet mendatang tidak ada reshuffle tiba-tiba lantaran partai berlambang beringin itu ganti ketua umum. Sebab, katanya, pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.

"Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," ujar dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu.(tan)



Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina


Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video |