Riaupos.co
17/10/2019
 
Pembangunan Zona Integritas di Kawasan 6 Pelabuhan dan Bandara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (batik coklat) yang turut hadir deklarasi tersebut.(jpnn.com)

Pembangunan Zona Integritas di Kawasan 6 Pelabuhan dan Bandara
Jumat, 03 Mei 2019 - 16:52 WIB
 

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Perhubungan mendeklarasi Komitmen bersama pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (2/5) kemarin.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan Zona Integritas berada di kawasan yang mencakup enam bandara dan enam pelabuhan di antaranya, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kemudian Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam, serta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Deklarasi diharapkan bisa mendisiplinkan semua stakeholder dan memberikan dampak baik bagi sektor pariwisata serta distribusi logistik.

“Saya berterima kasih atas kesempatan 6 bandara dan 6 pelabuhan untuk dilakukan ini. Satu sisi ini akan mendisiplinkan semua stakeholder yang di sana, dan yang kedua karena ini adalah pintu yang berkaitan dengan wisata dan juga logistik pasti ini juga akan memberikan dampak yang baik,” tutur Budi.

Selain untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBM, komitmen pembangunan Zona Integritas juga berisi komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis.

Harapannya, komitmen pembangunan Zona Integritas ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sebagai formalitas saja dan akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.

“Saya mengharapkan bahwa apa yang kita deklarasikan hari ini menjadi komitmen kita dan bukan hanya kita sampaikan atau ucapkan, tapi juga kita laksanakan," kata Budi.

"Maka saya berjanji agar deklarasi ini menjadi bagian komitmen yang harus dilaksanakan,” imbuh Budi.

Sementara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo yang turut hadir dalam deklarasi menuturkan penandatangan komitmen pembangunan zona integritas ini merupakam perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di tiap kawasan yang akan di monitor secara periodik.

“Komitmen untuk memperbaiki pusat pelayanan itu adalah menjadi daerah yang betul-betul bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Peresmian itu tidak seketika menjadi bagus, akan tetapi komitmen itu ada. Kami akan monitor secara periodik untuk perbaikannya,” tutur Agus.(chi)


Sumber: JPNN.com
Editor: Deslina

    




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi |