Riaupos.co
14/11/2019
 

Dewan Usulkan Keterwakilan Perempuan
Senin, 28 Januari 2019 - 15:26 WIB
 
PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan, mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, agar dapat mempercayakan keterwakilan kaum perempuan menjabat kepala dinas. Khususnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Pelalawan yang sudah sangat lama tak pernah dipimpin seorang perempuan.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPRD Pelalawan Hj Fatmalena kepada Riau Pos, Ahad (27/1) di Pangkalan Kerinci. Dikatakannya, bahwa awal berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB (BPPAKB) Pelalawan pada tahun 2009 lalu, pernah dipimpin seorang perempuan yakni Tengku Hidayati Efiza yang merupakan anak kandung dari almarhum Tenas Effendy budayawan dan sastrawan Riau. Hanya saja, dua tahun memimpin BPPAKB, Tengku Hidayati Efiza saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Propinsi Riau.

“Jadi, pada tahun 2009 satu aparatur sipil negara (ASN) Pelalawan pemerpuan yang pernah menjadi pemimpin disuatu Badan di Pemkab Pelalawan. Dan sejak itu hingga saat ini, tidak ada lagi ASN Pelalawan perempuan yang dipercaya dan diangkat menjabat kepala dinas atau pejabat eselon dua. Untuk itu, kita mendorong dan mengusulkan agar Pemkab Pelalawan dapat memprioritaskan perempuan untuk memimpin suatu dinas atau badan, khususnya DP3AP2KB Pelalawan. Apalagi yang mengetahui kebutuhan perempuan dan juga anak itu adalah perempuan itu sendiri,” paparnya.

Diungkapkan politisi Golkar ini, bahwa bagaimana perempuan memiliki kebijakan strategis ataupun menaungi kebutuhan dan permasalahan perempuan jika kaum laki yang memimpin. Dan tidak hanya di DP3AP2KB, Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus berkomitmen terhadap keberpihakan kaum perempuan.

“Ya, saatnya memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin segala kebutuhan dan urusannya. Tak adil rasanya jika seluruh SKPD atau OPD dilingkungan Pemkab diisi semua oleh kaum laki-laki. Jika nantinya ada mutasi di tahun 2019, kita berharap pejabat perempuan yang memenuhi syarat untuk ikut asessment dan berharap dapat ditempatkan sesuai wawasan keilmuwan dan pengalamannya,” ujarnya.

Untuk itu sambungnya, jangan ada lagi keraguan terhadap Pemkab Pelalawan dalam menempatkan perempuan diposisi strategis. Apalagi telah cukup banyak perempuan di negara ini yang berhasil memimpin suatu instansi Pemerintahan saat diberikan jabatan sebagai kepala dinas. 

“Artinya, saat ini bukan zamannya lagi memandang perempuan sebelah mata. Untuk itu, maka kita minta agar keterwakilan perempuan harus menjadi komitmen Pemkab Pelalawan kedepannya agar mempercayakan kaum perempuan meminpin suatu instansi khususnya jabatan Kepala BPPAKB Kabupaten Pelalawan,” tutupnya.(amn)





Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video | Kampar | Rokan Hulu | Rokan Hilir | Siak | Bengkalis | Dumai | Kepulauan Meranti | Indragiri Hilir | Indragiri Hulu | Pelalawan | Kuantan Singingi |