Riaupos.co
21/04/2019
 
Minta Saudi Tinjau Ulang Rekam Biometrik
Ali Machzumi.

Minta Saudi Tinjau Ulang Rekam Biometrik
Minggu, 23 Desember 2018 - 15:46 WIB
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) meminta Arab Saudi meninjau ulang rekam biometrik (sidik jari dan retina mata). Ini karena banyaknya kendala dalam proses perekaman. Baik dari segi wilayah, biaya, dan kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

Kasi Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi mengungkapkan, selaku regulator penyelenggaraan umrah, menilai kebijakan tersebut justru membuat susah jamaah.

“Porsi jamaah umrah setiap tahun terus mengalami peningkatan. Namun, dengan syarat rekam biometrik untuk pengajuan visa umrah ke Arab Saudi, malah membuat banyak jamaah tidak bisa berangkat. Mereka harus menggunakan moda angkutan darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap ada peninjauan ulang dari pemerintah Arab Saudi,” ujar Kasi Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi, Sabtu (22/12).

Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji Urusan Umrah di Jeddah, Kemenag menurut Ali, patut diapresiasi. Semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini.

Sementara itu, Sekjen PATUHI Muharom Ahmad mengungkapkan, solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini, adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah. Apalagi Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 pulau dan 514 kabupaten/kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10 persen dari total mutamir yang ada.

Dia menyebutkan, jamaah yang berangkat dengan biaya antara 3.000-3.500 dolar Amerika Serikat (AS) berjumlah 3  persen, yang dominannya berasal dari kota besar. “Biaya umrah 2.500-3.000 dolar AS, sebanyak 7 persen yang dominannya jamaah dari kota-kota besar.

Sedangkan untuk biaya umrah kisaran 2.000-2.500 dolar AS sebanyak 10 persen dominannya oleh jamaah di kota kecil. Dan biaya umrah berkisar 1.600-2.000 dolar AS sebanyak 30 persen dominan di pedesaan. Sementara, untuk biaya umrah dengan kisaran 1.300-1.600 dolar AS yang terbesar dengan jumlah 50 persen dominasi calon jamaah dari perdesaan atau wilayah terpencil.

Dengan infografis tersebut, lanjut Muharom, 50 persen jamaah Indonesia berasal dari pedesaan akan kesulitan jika harus diberlakukan proses rekam biometrik yang lokasinya sangat jauh. Belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi dan kerugian waktu akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.

“Kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat jam sebelum jadwal penerbangan,” tutupnya.




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video |