Defisit Tersisa Rp700 Miliar
Dewan Ditantang “Puasa” SPPD
Rabu, 14 November 2018 - 12:50 WIB > Dibaca 391 kali
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)-Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi menantang para anggota DPRD Riau untuk ‘’puasa’’ perjalanan dinas ke luar provinsi. Hal ini adalah upaya Pemprov Riau untuk menutupi defisit anggaran yang masih tersisa Rp700 miliar.

 “Beban untuk defisit itu, masih ada sekitar Rp700 miliar. Itu setelah klinik pembinaan atau coaching clinic,” kata Ahmad Hijazi saat ditemui di Kantor Gubernur Riau, Selasa (13/11) siang.

  Awalnya kata dia, total defisit anggaran di Pemprov Riau, Rp1,7 triliun. Atas hal tersebut, dilakukan efisiensi anggaran. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diinstruksikan untuk menghemat anggaran. Hasilnya, ada sekitar Rp400 miliar yang berhasil dihemat.

“Dari hasil coaching clinic, hampir Rp400 miliar. Itu betul-betul sudah menyangkut kegiatan yang sangat-sangat kecil. Sampai ke alat tulis kantor atau ATK kita sisir. Itu sudah hampir semua OPD,” ujarnya.

  Sekarang kata dia, masih ada Rp700 miliar. Ke depan kata dia, akan tetap dilakukan penghematan. Sebab, masih ada dua bulan lagi tahun anggaran 2018. “Kita menyisir dengan efisiensi. Tidak ada jalan lain, selain efisiensi,” kata dia.

 Ditanya apa saja yang jadi formulasi agar bisa menutupi defisit Rp700 miliar, salah satunya dengan menghemat anggaran perjalanan dinas. “Tetap ada formulasinya. Kita masih menunggu belanja dua bulan ini. Itukan pengiritan secara umum. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa berhemat lagi dalam.
Dia mencontohkan, dengan menghemat anggaran perjalanan dinas yang telah dilakukannya selama sebulan. Sudah sebulan dia tak melakukan perjalanan dinas ke luar Riau.

   “Contoh, saya ingin menunjukkan juga ke teman-teman, sampai sekarang, saya, walaupun jabatan sebagai sekda, kemarin tiga kali diundang menteri, saya diminta diskusi dengan KPK, saya minta izin belum bisa hadir,” kata Ahmad Hijazi.

   “Ternyata, bisa satu bulan saya puasa surat perintah perjalanan dinas (SPPD) keluar daerah. Kecuali dalam daerah. Dalam provinsi tetap ada, karena kita ada monitoring. Tapi kalau ke luar Riau, sudah satu bulan, ternyata bisa,” ujarnya.

   Pola seperti ini kata dia, harus bisa diterapkan oleh para pejabat Pemprov Riau. Termasuk juga bagi para anggota DPRD Riau. Dia ingin anggota DPRD Riau bisa menghemat anggaran perjalanan dinas ini. “Pola seperti ini harus kita terapkan bersama. Kawan-kawan di dewan bisa, juga lebih bagus,” kata dia.

“Ternyata, satu bulan bisa. Saya hanya ingin mencoba saja. Kira-kira kita motivasi kawan-kawan dengan puasa SPPD, apakah bisa. Ternyata bisa, paling tidak dalam satu bulan lima kali, dikurangi jadi dua,” sambungnya.

    Sebelumnya, sejumlah massa juga mengkritisi anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau. Mereka mempertanyakan anggaran perjalanan dinas pimpinan dewan dan anggota sebanyak Rp852 miliar.

   Jumlah tersebut terakumulasi dalam kurun waktu empat tahun belakangan. Menurut massa, jika dibagi ada sekitar Rp213 miliar uang daerah yang dihabiskan dewan untuk perjalanan dinas dalam setahun.(mng)

(Laporan SARIDLA MAIJAR, Pekanbaru)

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis | video |