Usai Reses, DPRD Inhu Bahas RAPBD 2019
Kamis, 08 November 2018 - 17:15 WIB > Dibaca 288 kali
 
INHU (RIAUPOS.CO)-DPRD Indragiri Hulu (Inhu) hingga Jumat (9/11) masih reses. Pasca reses, DPRD Kabupaten Inhu agendakan pembahasan RAPBD 2019.

Sementara jumlah RAPBD 2019 yang telah disepakati Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) mencapai Rp1,2 triliun lebih. “Pekan kemarin, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah disepakati,” kata Ketua DPRD Inhu Miswanto SE, Rabu (7/11).

Memang sebutnya, kesepakatan kedua pihak yakni antara TAPD bersama Banggar, maka dilanjutkan dengan persiapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD 2019. Pembahasan yang dilakukan Banggar bersama TAPD pada Kamis (1/11) sempat alot rapat bersama kedua pihak itu sempat ditunda.

Namun demikian sebut Miswanto, proses terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan yang awalnya RAPBD 2019 diajukan TAPD sejumlah Rp1,3 triliun lebih menjadi Rp1,2 triliun lebih. “Terjadinya pengurangan ini akibat ada sejumlah kegiatan lanjutan di tahun 2018 yang prioritas,” ungkapnya.

Sehingga riil RAPBD 2019 itu sejumlah Rp1,2 triliun lebih dalam upaya menutup anggaran untuk program prioritas tahun 2018. Hanya saja, Ketua DPRD Inhu tidak menyebutkan secara rinci program prioritas di tahun 2018 yang harus mendapat suntikan dana lanjutan.

Sesuai target pembahasan RAPBD 2019 sambung Miswanto, pada akhir November atau selambat-lambatnya pekan pertama Desember 2018, RAPBD sudah dapat disahkan. “Reses ini sudah terjadwal. Makanya pembahasan RAPBD 2019 baru dapat dimulai setelah pelaksanaan reses,” sambungnya.

Untuk itu katanya, setelah ada kesepakatan antara Banggar dengan TAPD sudah dirancang jadwal pembahasan RAPBD bersama komisi yang ada di DPRD. Sehingga ketika agenda reses selesai, masing-masing komisi yang ada sudah dapat membahas RAPBD 2019 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Inhu.

Lebih jauh disampaikannya, anggaran yang tertumpang di RAPBD 2019 hendaknya kebijakan atau program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Memang sudah diawali dengan Musrenbang tetapi tentunya dapat dipilah untuk program yang betul-betul diperlukan masyarakat,” harapnya.(eca)

(Laporan KASMEDI, Rengat)

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis |