CAT CPNS Membebani Daerah
Rabu, 10 Oktober 2018 - 14:30 WIB > Dibaca 479 kali
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kemen-PAN-RB mengeluarkan kebijakan agar daerah melaksanakan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT) ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Kemendikbud. Bukan sistem CAT Badan Kepegawaian Nasional (BKN).


Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, dinilai membebani pemerintah daerah. Sebab, pelaksanaan dengan sistem CAT UNBK ini, harus dibiayai daerah. Padahal kalau dilaksanakan CAT BKN, anggarannya sudah tersedia di BKN.


Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kemen-PAN-RB, terkait kebijakan tersebut. Surat itu dikeluarkan pada 2 Oktober lalu.


“Kebijakan itu melalui surat Men-PAN tanggal 2 Oktober,” kata Ahmad Hijazi saat menggelar pertemuan dengan anggota Komisi II DPR RI di ruang rapat Kantor Gubernur, Selasa (9/10) siang.


Menurut Ahmad Hijazi, hal ini menjadi persoalan baru bagi daerah dalam perekrutan CPNS 2018 ini. Tidak hanya Pemprov Riau, tapi juga dikeluhkan oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Riau. Bahkan terkait hal ini, sudah dilakukan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Riau.


“Soal rekrutmen PNS, kita sudah rapat dengan BKD se-Riau. Yang bermasalah itu, CAT yang menggunakan sistem UNBK,” ujarnya.
  

Sebenarnya, di BKN juga sudah menyediakan sistem CAT. Anggaran untuk pelaksanaan CAT CPNS tahun ini juga sudah tersedia di BKN. Berbeda dengan pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran tersebut.


“Kalau BKN dilaksanakan CAT, anggaran tersedia di BKN. Tapi yang jadi masalah, Men-PAN mengeluarkan surat untuk dilaksanakan ujian di sekolah-sekolah kepada kepala daerah,” ujarnya.
 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemen-PAN-RB ini dinilai terlalu mepet. Sehingga sulit untuk mempersiapkannya di daerah. Terutama persiapan anggaran. “Risikonya, dana harus disiapkan kabupaten/kota. Waktu sudah mepet, sulit untuk ini,” ujar Ahmad Hijazi.
  

Dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten/kota se-Riau akan menyampaikan keberatan atas kebijakan Kemen-PAN-RB tersebut. “Kabupaten/kota akan menyampaikan keberatan,” ujarnya.


Pemprov Riau kata Ahmad Hijazi, sudah berkonsultasi dengan pihak Kantor Regional BKN Pekanbaru. Ketika itu, BKN juga menyebut bahwa, jika CAT dilaksanakan dengan sistem UNBK, maka anggaran pelaksanaan CAT di BKN tak terpakai.


 “Kalau ini dilaksanakan di sekolah, maka anggaran BKN tidak bisa digunakan. Ini adalah persoalan berat. Kalau anggaran ini tidak ada di daerah, ini akan jadi masalah,” ujarnya.


Senada, Kepala BKD Riau Ikhwan Ridwan mengaku sudah melakukan beberapa kali rapat dengan BKD kabupaten/kota dan BKN membahas persoalan ini. Hanya saja, BKN belum memberikan keputusan, apakah tetap dilaksanakan sistem CAT UNBK atau CAT BKN.


“Kami intens mengadakan rapat. Terakhir membicarakan terkait CAT UNBK ini,” ujar dia.
   

Diketahui, saat ini ada 3.000 lebih formasi CPNS di Riau, yang tersebar di kabupaten/kota. Sedangkan Pemprov Riau sendiri, tersedia 375 formasi untuk tiga kategori. Yakni 171 untuk tenaga guru, 125 tenaga kesehatan dan 61 tenaga teknis.


Pendaftaran CPNS dimulai pada 26 September 2018, dilanjutkan dengan pengumuman seleksi pendaftaran pada 16 Oktober. Bagi yang lulus administrasi akan mengikuti tes kompetensi dasar dan bidang pada 20 Oktober 2018 dengan sistem CAT.(dal)

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis |