Partai Demokrat Berharap PKS Tak Memaksa Prabowo Subianto
BERI KETERANGAN: Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan usai melakukan pertemuan tertutup di Kertanegara, Jakarta, belum lama ini. Partai Gerindra dan Partai Demokrat sepakat menjalin koalisi menuju Pilpres 2019. (HENDRA EKA/JPG)

Partai Demokrat Berharap PKS Tak Memaksa Prabowo Subianto
Sabtu, 04 Agustus 2018 - 15:15 WIB > Dibaca 532 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kubu penantang Joko Widodo masih belum kompak dalam berkoalisi. Mereka masih bersikukuh dengan sikap politik masing-masing dalam menyodorkan nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo Subianto yang diusung sebagai calon presiden. Partai Demokrat meminta PKS tidak memaksakan kehendaknya kepada Prabowo. Jumat (3/8), pengurus teras Partai Demokrat berkumpul di rumah sang Ketua  Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan.

Di antaranya, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin, dan Wakil Ketua Umum Roy Suryo. Roy Suryo enggan buka suara terkait hasil rapat dengan SBY. “Ini rapat rutin,” kata dia usai rapat kepada JPG.

Menurut dia, kebetulan pertemuan itu pada Jumat, sehingga mereka sekalian menunaikan Salat Jumat bersama di Mega Kuningan. Jubir Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pertemuan para petinggi partai itu untuk mematangkan visi-misi pemerintahan lima tahun mendatang. “Dan membahas situasi politik nasional terkini,” tutur dia.

Dia juga bungkam saat ditanya tentang kesepakatan dan hasil rapat tertutup itu. Yang pasti, kata dia, Partai Demokrat mendukung Prabowo maju sebagai capres. Partainya siap berkoalisi dengan Partai Gerindra dan partai lainnya. Untuk nama cawapres, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada bekas Danjen Kopassus itu. Walaupun partainya menyodorkan salah satu kadernya sebagai cawapres, namun pihaknya tidak memaksa kehendak.

Terkait dengan langkah politik PKS yang mengancam hengkang dari koalisi, Ferdinand mengatakan, Partai Demokrat tidak mempersoalkan sikap tersebut. “Bagi kami tidak masalah PKS melakukan strategi apa pun dalam meraih kesempatan untuk mendapat peluang,” papar dia.

Namun, pihaknya meminta agar PKS tidak memaksakan kehendaknya kepada Prabowo. Dia mengajak semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dalam memilih calon wakilnya. “Tujuan kita ingin mengganti presiden, bukan rebutan cawapres,” tegas dia.

Di sisi lain, DPP Partai Golongan Karya kemarin menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pengurus hadir di kediaman Habibie sekitar pukul 18.30 WIB. Nampak bersama Airlangga, Sekretaris Jenderal Lodewijk Friedrich Paulus, Ketua DPP Melchias Markus Mekeng, Roem Kono, Rizal Mallarangeng, Aziz Syamsuddin, hingga Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Pertemuan antara pengurus DPP Partai Golkar dengan Wanhor berlangsung di pendopo rumah Habibie. Presiden ketiga RI itu didampingi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung. Selama 1,5 jam, Habibie dan Airlangga melakukan pertemuan tertutup.

Usai pertemuan, Airlangga mewakili Habibie menyampaikan pembicaraan yang berakhir pukul 20.00 WIB itu. Menurut Airlangga, Habibie menaruh perhatian penuh pada proses pilpres, di mana mulai hari ini masa pendaftaran capres dan cawapres dimulai. “Keputusan yang diambil satu pekan ke depan akan menentukan Indonesia hingga 5, 10, hingga 15 tahun ke depan,” kata Airlangga menyampaikan pesan Habibie.
Airlangga menyebut, Habibie menitipkan masa depan Indonesia untuk generasi saat ini dan generasi berikut. Dirinya mengapresiasi langkah Partai Golkar yang saat ini terlibat dan mengawal pemerintahan Jokowi. “Beliau sebagai Ketua Dewan Kehormatan sangat mendukung itu,” kata Airlangga.

Habibie, kata Airlangga, juga menilai proses pembangunan harus berjalan berkesinambungan. Lima tahun pertama pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan masif. Lima tahun pemerintahan selanjutnya adalah mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  “Pak Habibie menilai bangsa ini akan baik jika pembangunan itu sifatnya berkelanjutan,” kata Menteri Perindustrian itu.

Terkait posisi cawapres, Habibie ternyata juga memberikan arahan. Airlangga menyampaikan, dalam konteks pemilihan cawapres, figur itu harus merupakan pilihan Presiden. Airlangga menyebut pesan Habibie itu sesuai dengan arah yang dilakukan Partai Golkar. “Kami dalam dukungan kepada pemerintah tidak mempersyaratkan itu (cawapres, red),” ujar sosok yang juga digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi itu.(lum/bay/jpg)

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif |