Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. (JPG)

TERKAIT PERSOALAN BANGSA
Jokowi Dituding Demokrat Tutupi Masalah Ekonomi, Ini Kata Golkar
Kamis, 12 Juli 2018 - 19:45 WIB > Dibaca 365 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Upaya menutup-nutupi fakta soal berbagai persoalan bangsa saat ini tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Tudingan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.

Contohnya, soal masalah perekonomian yang dirasakan semakin sulit. Dia menilai, permasalahan ekonomi pun terlihat dari terus melambungnya nilai tukar dolar, harga listrik, dan harga bahan bakar yang juga terus mengalami kenaikan.

Bahkan, kenaikan itu terus berlanjut selama kepimpinan Jokowi 4 tahun belakangan.

"Pemerintahan 9 kali BBM udah naik. Meskipun yang naik itu bukan BBM subsidi," ucapnya saat menghadiri diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

Sebaiknya, kata dia, Jokowi mengungkapkan fakta sebenarnya mengenai permasalahan bangsa. Dia pun menduga mantan Wali Kota Surakarta itu ingin selalu ingin memberikan citra baik kepada pemerintahannya.

"Saya lihat di media pemberitaannya enggak sesuai fakta. Terutama media mainstream sudah banyak yang di-cover bahkan banyak berita yang sengaja dikeluarkan itu yang lucu-lucu enggak mutu," jelasnya.

Bukan itu saja, dia pun mengingatkan Jokowi untuk tidak menyembunyikan kekurangan dalam pemerintahannya.

"Saya tau persis presiden (Jokowi) kami humble, tapi kalau kebaikannya lebay terlalu dilebih-lebihkan bisa jadi muak masyarakat. Ini harus hati-hati," tegasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Golkar Dave Laksono punya pandangan berbeda. Menurutnya, permasalahan soal ekonomi telah menjadi persoalan bersama sejak periode kepemimpinan sebelumnya.

"Dari zaman era Pak Harto dan Habibie, Bu Mega, Pak SBY pasti persoalannya tidak jauh dari situ, karena kemampuan ekonomi kami belum sampai, bahkan negara dan bangsa lain juga," timpalnya.

Soal tudingan upaya Jokowi menyembunyikan fakta kekurangan pemerintahannya, dia menyebut tindakan itu sangat tidak mudah. Pasalnya, media tentunya memiliki hak sendiri untuk tak diatur oleh pemerintah.

"Apakah media bisa benar-benar diatur dengan pemerintah, kan masih yang atur swasta, kan tidak semudah itu juga. Kalau misalkan dianggapnya medianya itu tidak transparan dan memihak, tinggal panggil dewan pers," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI UNRI | Kuliner | Petuah Ramadhan | Ladies | Interaktif | Citizen Jurnalis |