Jumlah Pendaftar Dibatasi
Agus Pramono.

Penerimaan Banpol Harus Bebas KKN
Jumlah Pendaftar Dibatasi
Rabu, 14 Februari 2018 - 10:42 WIB > Dibaca 395 kali
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pendaftaran calon tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) Kota Pekanbaru cukup banyak pe­minat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar yang mengantarkan lamaran hingga hari kedua, Selasa (13/2).

Hingga kemarin, sudah 200-an pelamar yang mendaftar dan menyerahkan persyaratan. Melihat hal tersebut, Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru Agus Pramono mengaku berencana untuk membatasi jumlah pendaftar. Apalagi lowongan yang dibuka hanya untuk 100 tenaga Banpol PP. Sehingga dinilai kurang bagus jika penerimaan pelamar lebih dari 1.000 orang.

“Idealnya kan penerimaan itu 1 berbanding 7. Artinya satu lowongan ada tujuh pelamar. Jadi untuk 100 orang, jumlah pelamar idealnya sekitar 700-an orang. Kalau lebih dari itu, tentu kurang bagus. Sehingga kemungkinan akan kami batasi pe­ne­rimaan pendaftaran,” ujar Agus Pramono kepada Riau Pos, Selasa (13/2).

Namun pembatasan jumlah pelamar tersebut belum dilakukan dalam waktu dekat. Agus mengaku akan melihat peningkatan jumlah pendaftar hingga akhir pekan nanti. Jika jumlahnya justru semakin menurun, maka kemungkinan rencana tersebut tidak jadi dilakukan. Tetapi jika mele­bihi angka 100 orang per hari, maka dibatasi penerimaan hanya sepekan.

“Kami lihat dulu pekan ini. Karena hingga hari kedua, sudah ada 200-an pendaftar. Kalau jumlahnya tetap lebih dari 100 orang per hari, kami batasi hanya sepekan saja. Namun jika besok (Rabu, red) berkurang dan dalam sepekan belum sampai 700 orang, kami akan buka pendaftaran hingga 26 Februari,” jelas Agus.

Di sisi lain, proses seleksi baru akan dilaksanakan pada pekan kedua Maret mendatang. Para peserta yang lulus administrasi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian fisik, wa­wancara dan lainnya.

“Rencananya pekan kedua Maret dimulai pelaksanaan seleksinya. Namun bisa saja mundur sehari yang tentunya menguntungkan peserta. Sehingga mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan diri,” tuturnya.

Bersih Praktik KKN
Dalam pada itu, penerimaan tenaga Banpol diminta supaya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Kami minta supaya penerimaannya (tenaga bantuan Satpol PP, red) bersih dari hal-hal yang merusak imej dan bersih dari unsur KKN,” kata anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Kudus Kurniawan, Selasa (13/2).

Mengapa harus bersih dari KKN? Dijelaskan Kudus agar 100 personel yang diterima nanti benar-benar bisa menjalankan tugas sebagai penegakan perda. Dan juga tentunya dengan personel yang sudah ada saat ini dapat memberikan contoh baik.

Dikatakan politisi Hanura ini, berkaca pada pengalaman selama ini, setiap ada penerimaan personel baru di Satpol PP, selalu tersiar kabar yang tidak mengenakan. "Ada yang menyebutkan masuknya pakai orang dalam, ada yang menyogok dengan sejumlah uang," sebut Kudus.

Sehingga berdampak kepada kinerja personel yang tidak baik dan cenderung ketegasannya bisa diukur dengan rupiah. “Jika cara ini masih dikedepankan, berarti panitianya memutus niat orang yang serius untuk membantu menegakkan perda, dan selamanya pe­ne­gakan perda tidak akan pernah tegas. Mengapa? Karena penerimaan hanya dijadikan ladang KKN,” ungkapnya.

Untuk itulah, ditegaskan Kudus lagi, pada penerimaan kali ini di Satpol PP Pekanbaru, agar bisa menjalankan dengan benar. Sehingga orang-orang yang sudah ikut melamar dengan penuh harapan bisa bergabung dan melewati tes tanpa ada yang dizalimi. “Hingga akhirnya semua yang lulus itu adalah orang-orang yang siap menegakkan Perda untuk kemakmuran Pekanbaru ke depan,” tegas Kudus.

Saat ini, masih dalam proses lamaran. Kudus minta supaya semua proses uji nya dapat dilakukan dengan transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi. “Kami ingin pemerimaan Satpol PP ini bisa menjadi contoh penerimaan personel yang benar untuk semua instansi,” harapnya.

Penambahan personel Pol PP ini didukung Kudus. Karena dengan jumlah personel saat ini dinilai tidak bisa maksimal kinerjanya. “Penambahan ini dapat membantu pemko dalam menegakkan perda,” ujarnyanya.(yls)


Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |