DPR Dianggap Antikritik, Bamsoet: Ajukan ke MK jika Tidak Puas
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo. (JPG)

REVISI UU MD3
DPR Dianggap Antikritik, Bamsoet: Ajukan ke MK jika Tidak Puas
Selasa, 13 Februari 2018 - 18:20 WIB > Dibaca 360 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Akan tetapi, masyarakat saat ini sedang menyoroti salah satu pasalnya. Regulasi yang menuai pertentangan cukup keras adalah pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen.

Adapun pasal itu membuat kewenangan lebih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo menyatakan, saat ini pihaknya menganggap wajar bila regulasi itu memang harus diberlakukan di Indonesia. Pasalnya, di beberapa negara lain, regulasi itu pun juga diberlakukan.

Sebab, sambung pria yang akrab disapa Bamsoet itu, peraturan tersebut dibuat demi menjaga marwah parlemen bangsa Indonesia.

"Beberapa negara ada pasal sejenis, yakni untuk menjaga kewibawaan lembaga negara seperti di peradilan (contempt of court) dan di DPR RI (contempt of parliament)," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (13/2/2018).

Di samping itu, dijelasakannya bahwa saat ini pengesahan UU MD3 di lembaga legislator telah melalui mekanisme yang sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.

Terlebih, sebelum disahkan juga telah melalui pembahasan bersama dengan pemerintah.

"Jika ada pihak-pihak yang tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berhak menentukan suatu UU bertentangan atau tidak dengan Konstitusi," tuntasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2/2018) lalu.

Hal itu sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi itu langsung menuai pertentangan karena parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik. (aim)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |