Paslon Boleh Terima Rp750 Juta
Ilham Muhammad Yasir.

Dana Kampanye dari Badan Hukum
Paslon Boleh Terima Rp750 Juta
Selasa, 13 Februari 2018 - 11:41 WIB > Dibaca 212 kali
 
PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau menegaskan ada beberapa aturan main yang harus diikuti calon selama masa kampanye. Salah satunya adalah terkait penggunaan dana serta sumbangan yang diperoleh tim pasangan calon. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) setiap pasang calon dibolehkan menerima sebesar Rp750 juta dari badan hukum serta Rp75 juta dari pribadi.

Demikian disampaikan oleh Komisioner KPU Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Ilham Muhammad Yasir kepada Riau Pos, Senin (12/2). Ia menjelaskan, pada aturan sebelumnya jumlah sumbangan dana kampanye memang lebih rendah. “Pada aturan sebelumnya tim (paslon, red) hanya boleh menerima sebanyak Rp50 juta dari perorangan dan Rp500 juta dari badan hukum. Jumlah itu sekarang naik,” jelas Ilham.

Mengenai tata cara penggunaan dana saat kampanye juga telah diatur dalam PKPU. Seperti penganggaran untuk 1 kotak makanan Rp35 ribu dengan batasan undangan sebanyak 1.000 orang maksimal dalam sekali mengadakan kegiatan. Namun untuk lebih rinci dirinya belum bisa menjelaskan.

Karena hal itu terlebih dahulu akan didudukkan dengan paslon sebelum masa kampanye datang. “Yang tidak dibatasi uang yang dikeluarkan paslon. Berapa mau menyumbang untuk kampanye itu tidak diatur. Asal ketika audit terakhir penggunaan dana kampanye tidak boleh melebihi batas maksimal,” jelas mantan jurnalis itu.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan LO para paslon untuk membicarakan lebih jauh tentang dana kampanye. Untuk masa awal setelah ditetapkan ini pihaknya meminta agar paslon segera menyerahkan rekening awal kampanye. Rekening yang dibuat harus menggunakan fasilitas dari bank umum.

Ada tiga tahapan penyerahan laporan keuangan ke KPU. Pertama, paslon wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) satu hari sebelum memasuki masa kampanye. Kedua, pada pertengahan masa kampanye paslon wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

Ketiga, sepekan menjelang masa pencoblosan paslon harus menyerahkan Laporan Pemasukan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dengan di audit oleh akuntan publik. Khusus LPPDK, penyerahan wajib dilakukan paslon. Karena jika tidak hal itu bisa menyebabkan diskualifikasi kepada Paslon yang tidak menyerahkan.(das)


Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |