Strategi Tapak dan Non-Tapak Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution saat rapat koordinasi tentang karhutla. (Foto: Kementerian LHK/JPNN)

STRATEGI PEMERINTAH PUSAT
Strategi Tapak dan Non-Tapak Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan
Senin, 12 Februari 2018 - 00:19 WIB > Dibaca 431 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat sudah menyusun formula dan desain besar dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode 2017-2019. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darwin Nasution, pengendalian dirancang dengan dua pendekatan yaitu tapak dan non tapak.

Untuk pendekatan tapak dilakukan dengan cara memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan areal kerja gambut Badan Restorasi Gambut seluas 2,4 juta hektare, tidak terbakar.

Kedua agregat ini diprediksikan tidak terbakar 100 persen, sebab kebutuhan dana untuk pendekatan tapak diberikan 100 persen dengan harapan kebakaran menjadi 0 persen," kata Menko Darmin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara, beberapa hari lalu.

Melalui pendekatan ini diharapkan luas hutan dan lahan yang terbakar dapat berkurang. Strategi tingkat tapak dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot dan pembentukan brigade dalkarhutla.

Sementara strategi pendekatan non tapak, dikatakan Darmin dengan memastikan usaha pemberian insentif ekonomi non-tapak, penegakan hukum, penguatan masyarakat, dan early fire response, dapat berjalan efektif untuk seluruh Indonesia. Kegiatan non tapak ini dilakukan lewat proses penegakkan hukum oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan Kepolisian, Skema insentif ekonomi, Pelatihan dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), dan monitoring hotspot.

Darmin mengatakan, kedua pendekatan ini dinilai cukup efektif, terbukti pada periode 2015-2017 terjadi penurunan hotspot signifikan untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, dan tahun 2017 hanya 2.567 hotspot. Begitu juga dengan luasan karhutla, terjadi penurunan, pada tahun 2015 luas areal terbakar mencapai 2,6 juta hektare, tahun 2016 turun menjadi 438.360 hektare, tahun 2017 tinggal 165.464 hektare.

“Pengalaman dari tahun sebelumnya, tetap diperlukan sinergitas para pihak mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbukti efektif. Untuk itu, Pemerintah perlu menjadi katalisator supaya masyarakat secara masif bergerak untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” kata Darmin.

Pada beberapa kesempatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya juga menyampaikan apresiasinya atas penegasan presiden terhadap komitmen jajarannya dalam mendukung pengendalian karhutla setiap tahunnya. Menurutnya, hal tersebut sangat efektif dalam menekan angka hotspot dan kejadian karhutla.(adv)

Sumber: JPNN
Editor: Fopin A Sinaga




Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |