Dilaporkan Advokat Gerindra ke Ombudsman, Tjahjo: Silakan Saja
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (JPG)

TERKAIT PENUNJUKAN PLT GUBERNUR
Dilaporkan Advokat Gerindra ke Ombudsman, Tjahjo: Silakan Saja
Sabtu, 10 Februari 2018 - 21:00 WIB > Dibaca 586 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Lembaga Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra telah melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ke Ombudsman.

Hal itu terkait usulan Tjahjo menunjuk jenderal aktif Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Namun, Tjahjo menanggapi santai pelaporan terhadapnya itu.

"Ya silakan saja, itu hak setiap orang untuk melaporkan," katanya usai menghadiri Deklarasi Nasional Menolak Politik Uang dan Politik SARA di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Dia pun meyakinkan penunjukkan pejabat tinggi (Pati) Polri sebagai Plt Gubernur tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

"Apa yang Kemendagri lakukan sesuai dengan aturan yang kami yakini itu aturan yang tidak melanggar undang-undang," tegasnya.

Adapun Lembaga Advokasi Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memandang ada maladministrasi dalam usulan Kemendagri menunjuk jenderal aktif Polri sebagai Plt Gubernur sehingga mereka membuat laporan ke Ombudsman.

Ada dua alasan yang memperkuat laporan itu, yakni usulan Mendagri itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (10) tentang pemilihan kepala daerah. Aturan itu mengatur bahwa penjabat gubernur harus berasal dari pimpinan tinggi madya dari golongan Pegawai Negeri Sipil.

Alasan kedua, usulan itu pun dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

Kemendagri sebelumnya mengusulkan pengangkatan dua jenderal Polri sebagai Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara, yakni Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Martuani Sormin, untuk Sumatera Utara dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Mochamad Iriawan, untuk Jawa Barat.

Nama Plt  Gubernur itu diusulkan karena masa jabatan Gubernur yang ada akan berakhir ‎pada Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Jabar akan berakhir pada 13 Juni 2018. Sedangkan Gubernur Sumut akan berakhir pada 17 Juni 2018.(dem)

Sumber: RMOL
Editor: Boy Riza Utama



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |