Swasta Tidak Bisa Beli Saham Freeport

TAMBANG
Swasta Tidak Bisa Beli Saham Freeport
Minggu, 14 Januari 2018 - 00:13 WIB > Dibaca 2192 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – PT Inalum, BUMN yang ditugasi membeli saham divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI), akan bekerjasama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) bentukan pemerintah Provinsi Papua, yakni PT Papua Divestasi Mandiri, untuk pengambilan saham 10 persen porsi daerah. BUMD tersebut merupakan bentukan Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika yang memiliki jatah saham lewat participating interest (PI).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pengambilan saham PT FI ke pemerintah daerah akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN maupun APBD. "Itu proses korporasi dengan melalui Inalum," katanya saat penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, Jumat (12/1).

Pemerintah berharap kepemilikan saham divestasi tersebut akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pembangunan daerah. Porsi hak kepemilikan saham itu termasuk untuk mengakomodasi hak ulayat masyarakat yang merasakan dampak permanen pertambangan.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin menegaskan, dengan adanya penandatanganan tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan PT Inalum untuk mengambil hak kepemilikan daerah. Hal itu dilakukan agar kepemilikan saham pemerintah terhadap PT FI dapat terjaga sebagai pemilik mayoritas. "Bukan kerja sama dengan yang lain, termasuk cerita-cerita lain," ujarnya.

Sayang, untuk mekanisme detail tentang bentuk kerjasamanya, Inalum belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Bukan hanya itu, PT Inalum terus mencari cara pendanaan agar bisa membeli saham hasil divestasi PT FI supaya tidak membebani keuangan negara maupun daerah.

Pihaknya juga belum memaparkan sumber pendanaan untuk pembelian saham hasil divestasi tersebut. Selain memastikan porsi kepemilikan saham itu bisa jatuh ke tangan pemda, pemerintah menargetkan negosiasi dengan PT FI dapat selesai akhir Juni 2018 seiring dengan berakhirnya perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kedua.



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |