Gugatan PSI soal Keterwakilan Perempuan Ditolak, Ini Alasan MK

DI KEPENGURUSAN PARPOL
Gugatan PSI soal Keterwakilan Perempuan Ditolak, Ini Alasan MK
Kamis, 11 Januari 2018 - 20:30 WIB > Dibaca 2492 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Gugatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik yang hanya diwajibkan pada tingkat pusat ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menolak permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujar Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan perkara nomor 60/PUU-XV/2017, Kamis (11/1/2018).

PSI dalam permohonannya menilai Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu 2017 yang berbunyi, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Akan tetapi, menurut mahkamah, permohonan partai besutan Grace Natalie itu tidak berdasarkan hukum.

"Permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu tidak beralasan menurut hukum," ucap Hakim Saldi Isra.

Mahkamah dalam pertimbangannya berpendapat bahwa mandat kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam politik telah diambil dan diterapkan sejak perubahan UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Itu terkait UU tentang Partai Politik maupun UU Pemilu yang telah mengadopsi ketentuan-ketentuan terkait perlakuan khusus bagi perempuan untuk berada di kepengurusan partai politik maupun dalam pencalonan sebagai calon anggota DPR dan DPRD.

"Bahkan sejak UU 8 tahun 2012, kebijakan afirmasi terhadap pencalonan perempuan dalam pemilu anggota DPR dan DPRD semakin diperkuat dengan mengatur bahwa daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan," sebut Hakim Saldi.

Dia menerangkan, syarat kepengurusan partai politik dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan untuk kepengurusan tingkat pusat saja, tidak hanya diatur dalam UU Pemilu, tetapi juga terdapat dalam UU Partai Politik.



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |