Uji Materi Pasal Presidential Threshold 0 Persen Ditolak, Ini Pertimbangan MK
Ilustrasi. (JPG)

SEBAGIAN PERMOHONAN PARTAI IDAMAN
Uji Materi Pasal Presidential Threshold 0 Persen Ditolak, Ini Pertimbangan MK
Kamis, 11 Januari 2018 - 18:15 WIB > Dibaca 2842 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sebagian permohonan Partai Idaman dengan gugatan perkara nomor 53/PUU-XV/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ujar Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

MK dalam pertimbangannya berpendapat, jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik.

Di sisi lain, MK tidak mau menilai terkait dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah dengan merujuk pada adanya sejumlah fraksi di DPR yang walk out pada saat disahkannya pengambilan putusan.

"Fakta tentang adanya sejumlah fraksi yang walkout dimaksud, tidaklah menyebabkan substansi atau materi muatan suatu undang-undang menjadi inkonstitusional, melainkan hanya menunjukkan tingkat penerimaan materi muatan undang-undang," sebut Hakim Maria Farida Indrati.

Sementara itu, mengenai argumen yang diajukan pemohon untuk menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional, berdasarkan anggapan hasil pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2014 yang dijadikan dasar telah lalu atau selesai sehingga tidak relevan lagi digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan sekaligus partai pendatang baru terdiskriminasi.

"Hal demikian tidak benar, karena hasil itu tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemrintahan dan negara," tuturnya.

Di samping itu, terhadap dalil pemohon bahwa ketentuan presidential threshold dalam pasal 222 UU Pemilu bersifat diskriminatif karena memangkas hak pemohon sebagai parpol peserta Pemilu untuk mengusulkan ketuanya Rhoma Irama sebagai calon presiden, Mah‚Äékamah berpendapat bahwa dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan itu.



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |