Pemkab Ancam Tempuh Upaya Hukum
ilustrasi

PT IKPP Tak Melunasi Tunggakan PPLJ
Pemkab Ancam Tempuh Upaya Hukum
Kamis, 11 Januari 2018 - 09:53 WIB > Dibaca 293 kali
 
(RIAUPOS.CO) - Habis sudah kesabaran Pemkab Siak menunggu itikad baik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) untuk melunasi kurang bayar Pajak Penerangan Lampu Jalan (PPLJ) non-PLN tahun 2014 sebesar Rp28 miliar lebih. Penantian tiga tahun terhitung sejak 2015 dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya persuasif agar perusahaan bubur kertas itu mau melunasi sisa tunggakan PPLJ mereka. Maka pada 20 Desember lalu, Pemkab Siak melayangan surat terakhir yang di dalamnya berisi ancaman melakukan upaya hukum.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Yan Prana Jaya membenarkan, perihal telah dikirimnya surat tersebut. Menurutnya, ini adalah surat terakhir dan tidak ada lagi surat berikutnya. Karena konsekuensinya jika surat ini juga tidak direspon sebagaimana mestinya, maka upaya selanjutnya adalah upaya hukum.

"Benar sudah kita layangkan, kita sudah lama menunggu. Persoalan terus berlarut-larut dan tidak ada titik temu. Kita sudah komunikasi berkali-kali dengan mereka, tapi hasilnya berputar-putar di sana terus,” kata mantan Kepala Bapeda Siak itu, Rabu (10/1).

Dijelaskannya, di dalam surat Nomor 970/BKD-PAD/2017/132 yang ditandatangani oleh Bupati Siak H Syamsuar itu diberikan pilihan kepada PT IKPP untuk segera menyelesaikan tunggakan PPLJ.

Ada beberapa poin yang ditawarkan kepada mereka, di antaranya PT IKPP dipersilahkan segera mentransfer tunggakan PPLJ mereka ke nomor rekening Pendapatan Asli Daerah Kabupatem Siak.

Mereka juga boleh memilih opsi mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kurang bayar PPJL mereka, atau mereka dipersilahkan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan penolakan keberatan dari Pemkab Siak. 

Jika salah satu poin di atas tidak dilaksanakan oleh PT IKPP paling lama 30 hari setelah surat tersebut diterima, maka Pemkab Siak melalui tim penertiban pajak daerah bersama Kejari Siak sebagai pengacara negara, Polres Siak, PN Siak akan menempuh upaya hukum pidana di bidang pajak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19/2010 tentang PPLJ pada Bab XIV.

Pada pasal 32 disebutkan, wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau tidak mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau terutang. Kemudian wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. ‘‘Jadi jelas payung hukum kita,” tegas Yan Prana. 

Di tempat terpisah Kabid PAD BKD Kabupatem Siak, Fitra menjelaskan secara rinci tentang bagaimana persoalan tersebut bisa muncul. Termasuk upaya panjang penyelesaiannya.

Berawal dari temuan BPK pada 2014 bahwa PT IKPP memiliki tunggakan PPLJ sebesar Rp31 miliar lebih. Namun karena setiap tahun mereka membayar PPLJ sebesar Rp2 miliar lebih, sehingga tunggakan itu tersisa menjadi Rp28 miliar lebih. Inilah kemudian yang ditagih oleh Pemkab Siak, namun PT IKPP belum membayarnya sampai hari ini. 

Merujuk pada temuan BPK itu, maka Pemkab Siak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SPDKBT). PT IKPP membalas surat tersebut dan menyatakan keberatan. Bupati kemudian membalasnya dan menolak surat keberatan tersebut. Lama tidak ada respon balasan, maka Bupati Siak kemudian melayangkan surat teguran kepada mereka. "Tegurannya 1, 2 dan 3. Masing-masing memiliki jarak dua bulan,” sambungnya.


Kemudian Pemkab Siak berkoordinasi dengan Kemendagri. Hasilnya, Kemendagri melakukan mediasi, dan Pemkab Siak menawarkan agar sisa kurang bayar itu dilunasi dengan cara dicicil. Namun lagi-lagi tidak ada kemajuan, dan belum terlaksana. Dilanjutkan, kurang bayar PPLJ yang belum diselesaikan oleh PT IKPP itu pada 2014. Sementara tahun 2015, 2016, 2017 masih menanti. Sementara itu Humas PT IKPP, Armadi mengakui bahwa perusahaan telah menerima surat yang dilayangkan Pemkab Siak. "Kita tetap taat pajak, namun terkait hutang itu belum ada titik temu. Kalau pembicaraannya sudah berkali-kali bahkan sampai level menteri,” ujarnya singkat.(adv/a)





Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |