Aturan Pilkada Harus Lebih Tegas

Jaga Netralitas TNI–Polri
Aturan Pilkada Harus Lebih Tegas
Rabu, 10 Januari 2018 - 12:19 WIB > Dibaca 2127 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kehadiran calon kepala daerah berlatar belakang TNI–Polri dalam pilkada serentak tahun ini memicu banyak reaksi. Di antaranya soal aturan yangmembatasi mereka untuk bertarung dalam agenda politik. Beberapa pihak menilai, perlu aturan baru yang lebih tegas. Tentu bukan untuk menjegal prajurit TNI atau anggota Polri mencalonkan diri, melainkan untuk memastikan netralitas kedua institusi itu.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengungkapkan, pilkada serentak tahun ini bakal menjadi ujian bagi TNI–Polri. Sebab, agenda tersebut bakal disambung hajatan politik lainnya. Yakni Pilpres dan Pileg. Meski dilaksanakan tahun depan, tahapannya mulai berjalan tahun ini.  ”Maka dari itu, 2018 sangat menentukan. Akan jadi parameter ujian bagi TNI–Polri. Apakah mampu menjaga netralitas,” tutur Yati.

Meski Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah menegaskan bahwa instansi yang mereka pimpin netral dalam setiap pesta demokrasi, Yati menyampaikan potensi terjadi pelanggaran masih ada. Apalagi jika prajurit TNI aktif dan anggota Polri aktif dibiarkan turut ambil bagian dalam politik praktis.

”Itu bisa menginspirasi anggota TNI–Polri (lainnya, red) ke depan maju sebagai kandidat dalam pilkada,” imbuhnya.

Yati menilai, pencalonan kepala daerah berlatar belakang TNI–Polri disusul dengan pengunduran diri dari masing-masing institusi tidak lantas menyelesaikan persoalan. Mengingat ada agenda reformasi sektor keamanan yang terganggu.

”Kalau anggota TNI–Polri diberi ruang untuk politik praktis tanpa aturan yang memadai bisa menimbulkan konflik kepentingan di internal TNI–Polri,” beber dia.

Untuk itu, Yati menilai bahwa pemerintah harus bersikap. Aturan pilkada yang ada dibuat lebih tegas. Tidak sebatas mewajibkan anggota TNI–Polri yang mencalonkan diri mundur maksimal 60 hari setelah ditetapkan sebagai calon. Melainkan jauh sebelum itu. ”Perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik. Khususnya berkenaan dengan tenggang waktu pengunduran diri. Harus jauh sebelum proses pencalonan di tingkat partai dan pendaftaran di KPU,” terangnya.

Menurut Yati, itu penting untuk mencegah berkembangnya politik praktis di tubuh TNI–Polri. Juga salah satu yang harus dilakukan guna memastikan netralitas, profesionalisme kedua institusi tersebut. Sehingga profesionalitas sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab TNI–Polri tidak tergerus oleh kepentingan politik. Sebab, sambung dia, sangat berbahaya bila itu diabaikan.



Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |