Pungutan Sekolah Masih Jadi Keluhan
Ermiwati

Pungutan Sekolah Masih Jadi Keluhan
Rabu, 10 Januari 2018 - 10:47 WIB > Dibaca 309 kali
 
(RIAUPOS.CO) - Meski ada larangan Kementerian Pendidikan soal pungutan uang komite, beberapa sekolah tingkat SLTA di Pekanbaru masih melakukannya. Pihak sekolah beralasan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah belum cukup untuk membiayai operasional sekolah.

Abu Kasim, seorang wali murid SMAN 3 Pekanbaru mengatakan, pihak sekolah masih melakukan pungutan uang komite sebesar Rp150 ribu per bulan. Padahal, sesuai kesepakatan hasil rapat komite yang dipimpin Ketua Komite H Arbi pada awal semester ganjil 2017 lalu, uang komite Rp150 ribu hanya berlangsung sampai Desember 2017. Sedangkan  untuk semester genap, uang komite akan dibahas kembali, apakah tetap dipungut atau tidak.

"Kami pernah mendengar dalam rapat komite, untuk uang komite pada semester ganjil sudah diputuskan sampai Desember 2017. Dan untuk yang semester genap akan dibicarakan kembali bersama wali murid. Tapi kenapa sekarang pembayarannya disebutkan dari Juni 2017 sampai Juni 2018?" tanya Abu kepada Riau Pos, kemarin.

Ia mengatakan, sepengetahuan dirinya pungutan uang komite ini sudah tidak dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan karena sudah ada anggaran BOS Daerah dan BOS Nasional.

Sebagai wali murid, ia mengaku, tidak tahu berapa besaran uang bantuan pemerintah tersebut dan apa saja kegunaannya. Karena selama ini pihak sekolah tidak transparan.

Ia berharap program pemerintah melalui Wajib Belajar 12 Tahun tidak memberatkan orangtua siswa. Apalagi di saat kondisi perekonomian saat ini yang cukup berat bagi masyarakat.

"Memang kami menyadari pendidikan itu memang mahal dan perlu biaya besar. Tapi kan ada skala priorotasnya. Kami mengharapkan agar pada semester genap ini sampai ke depannya tidak ada lagi pungutan uang komite sekolah atau apalah namanya," harap Abu.

Dana Bantuan Tidak Mencukupi

Sementara itu,Kepala SMAN 3 Pekanbaru Dra Ermiwati kepada Riau Pos mengatakan bahwa pungutan sekolah yang dibebankan ke walimurid sudah dimusyawarah oleh pihak komite bersama walimurid.

Ia menyebut pungutan tersebut sebagai bantuan walimurid yang bertujuan untuk menunjang kegiatan sekolah dan siswa. “Peruntukkannya untuk operasional sekolah dan kegiatan penunjang prestasi siswa,” ujarnya, Senin (8/1).





Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |