Riau Pos berupaya menjembatani aspirasi pembaca atau masyarakat Riau pada umumnya. Jika itu berbentuk keluhan terhadap pemerintah daerah, Riau Pos akan menyiapkan liputannya dan diterbitkan di halaman ini. Termasuk instansi lain. Tentunya melalui kaedah atau etika yang sudah ditentukan. Dan Riau Pos berhak untuk memilih mana yang ditindaklanjuti dan yang mana tidak dengan berbagai pertimbangan. Kami juga akan mengedit seperlunya aspirasi pembaca yang dimuat, tanpa mengurangi/menghilangkan substansi isi. Untuk menyampaikan aspirasinya, silahkan kirim pesan teks atau foto, atau keduanya melalui:WA: 081334159333. Email/FB: riaupos.interaktif@gmail.com IG: @riaupos_interaktif, Twitter: @riaupos2017. Path: @riaupos2017.
Dugaan Praktik Pungli di Penerbitan SP2D

Dugaan Praktik Pungli di Penerbitan SP2D
Sabtu, 06 Januari 2018 - 10:24 WIB > Dibaca 384 kali
 
Pak, Kami menduga ada indikasi pungli dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Bengkalis.  Pertama, dari pengumuman ada 400 lebih SP2D yang diterbitkan, fakta di lapangan di loket antrian yang kami lihat tidak sampai ratusan. Kedua, pemberian SP2D tidak berdasarkan antrian atau Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk ke BKD karena banyak rekanan yang memasukan SMP jauh sebelum tanggal itu yang tidak dibayarkan. Jadi kami menduga adanya praktek pungli disini

WA : +62081270221XXX

BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pemda Bengkalis disebut menunda pembayaran pekerjaan. Hal tersebut membuat kecewa puluhan rekanan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Bahkan diduga adanya dugaan pungli dalam pengeluaran (SP2D) yang diterbitkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis.

Asisten I Pemerintah Daerah Bengkalis Hj Umi Kalsum menanggapi dugaan adanya praktik pungli yang disampaikan rekanan tersebut mengatakan, “Yang ini tidak terlalu saya dalami, itu teknis di BPKAD, untuk kepastian pembayaran ini akan kami bentuk tim untuk memastikannya, ini masalah teknis di dalam ini, terus terang pihak membayar ini, kalau perlu Pak Bustami anggotanya langsung menanyakan ke pusat, kapan dana bagi hasil itu di transfer ke kas daerah, sehingga pekerjaan rekanan bisa secepatnya di bayar,” jelas Asisten I Pemkab Bengkalis tersebut.(*1)


Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |