2.700 Warga Pangkalan Perlu Pemukiman Baru
TUTUP JALAN: Banjit menutupi badan jalan di di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sabtu (30/12/2017). Jonianto/jpg

Dampak Genangan Waduk PLTA Koto Panjang
2.700 Warga Pangkalan Perlu Pemukiman Baru
Senin, 01 Januari 2018 - 14:44 WIB > Dibaca 490 kali
 
(RIAUPOS.CO) - Sedikitnya 2.700 jiwa dari 700 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang tersebar di Nagari Tanjuangpauah dan Tanjuangbalik, perlu lahan untuk pemukiman baru. Warga yang memerlukan pemukiman tersebut, merupakan pecahan kepala keluarga baru dari sejumlah warga yang telah direlokasi karena dampak genangan waduk PLTA Koto Panjang pada tahun 1993 silam.

Dibangunya waduk PLTA Koto Panjang untuk pasokan kebutuhan energi listrik hingga menggenangi dua perkampungan di perbatasan Provinsi Sumbar. Sehingga warga yang tinggal di sana di relokasi ketempat baru. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk kian bertambah dan perlu lahan pertanian dan pmukiman.

Sementara dari lahan yang dibebaskan untuk pemukiman sekitar 4 ribu hektar ketika itu, sekarang masih tersisa sekitar 1.920 hektar. Warga di kedua nagari berharap lahan tersebut bisa dijadikan lokasi baru pemukiman dan transmigrasi lokal.

“Kita sudah sepakati di dua nagari, Tanjuangpauah dan Tanjuangbalik untuk menempatkan keluarga pecahan keluarga lama untuk bisa difasilitasi pemerintah memanfaatkan lahan yang masih tersisa di Rimbodata ini,”ungkap tokoh masyarakat Pangkalan, Imrani yang berharap  menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumbar hingga pemerintah pusat.

Masyarakat di kedua nagari yang tergabung dalam Aliansi Pecahan Kepala Keluarga Dampak PLTA Koto Panjang (APKDPK), telah menyampaikan surat kepada pemerintah secara berjenjang. Didalam surat tersebut juga telah dirinci sebanyak 1.603 jiwa warga nagari Tanjuangbalik dan sebanyak 1.289 jiwa warga nagari Tanjuangpauah membutuhkan lahan pemukiman baru.

Masyarakat di dua nagari melalui Pemerintah Kecamatan Pangkalan Koto Baru, pada Juli 2017 lalu juga sudah mengirimkan surat kepada Bupati Limapuluh Kota untuk bisa menyediakan lahan baru melalui surat nomor 01/HPKK/VII-2015 yang diketahui Camat Pangkalan Koto Baru, Andri Yasmen.

“Sekarang kami berharap respon dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dan Provinsi Sumbar untuk bisa merealisasikan kebutuhan masyarakat ini. Secara lisan maupun melalui surat kita juga sudah sampaikan kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno,”pungkas Imrani.

Sebelumnyam sesuai berkas dalam dokumen APKDPK, Pemerintah Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 1996 sudah pula menyampaikan surat kepada Bupati Limapuluh Kota terkait permintaan masyarakat di Rimbodata, Nagari Tanjuangpauah dan Tanjuangbalik.

Sebelumnya permintaan masyarakat sepertinya sudah cukup lama, sebab sejak tahun 1996 sudah disuarakan masyarakat. Hal itu terlihat dari surat dari Kantor Kecamatan Pangkalan Koto baru nomor 663/2136/Pem-1996 tentang calon lokasi Transmigrasi Pengembangan Desa

Potensial (Transbangdep).

“Dalam surat itu intinya permintaan untuk bisa menjadikan pemukiman lahan yang tersisa dari yang telah ditempati warga dampak PLTA Koto Panjang,”terang Camat Pangkalan Koto Baru, Jonianto saat dikonfirmasi JPG, Ahad (31/12).

Baru-baru ini masyarakat kembali menyuarakannya, sebab penduduk yang semakin ramai dan adanya penambahan jumlah keluarga pecahan dari keluarga yang sudah mendapatkan lahan pemukiman dan perkebunan sebelumnya sebagai konpensasi dampak PLTA Koto Panjang.

“Kita sudah koordinasikan dengan Pemerintah kabupaten Limapuluh Kota dan surat sudah dikirimkan secara resmi. Tentunya ini menjadi bahan kajian bagi pemkab kedepan,”sebut Jonianto.

Hanya saja berdasarkan pengamatan awal sebagai camat yang baru bertugas di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, persoalan pemanfaatan lahan membutuhkan sentuhan pemecahan masalah yang terstruktur agar tidak menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat.

“Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, sebagian tanah atau lahan cadangan untuk pemukiman bagi warga dampak PLTA Koto Panjang tersebut, juga sudah ada yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk perkebunan. Sehingga membutuhkan pendekatan yang baik agar harapan masyarakat bisa terwujud,”ujar Camat Pangkalan Koto Baru, Jonianto.(fdl/das)



Laporan JPG, Limapuluh Kota





Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |