Terganjal karena Kepentingan?

Menunggu Pengesahan Ranperda RTRW Riau
Terganjal karena Kepentingan?
Minggu, 24 September 2017 - 11:22 WIB > Dibaca 3901 kali
 
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) menjadi Peraturan Daerah (Perda) saat ini masih terkatung-katung. Rapat paripurna pengesahan Ranperda menjadi Perda pada 11 dan 20 September lalu batal digelar dikarenakan  jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi quorum yang seharusnya. Mungkinkah batalnya sidang paripurna ini karena  kepentingan tertentu?

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pro kontra tentang RTRW Riau memang masih ada di tengah masyarakat, ada yang setuju terkait RTRW itu dan tak sedikit pula yang menolak. Masing-masing tentunya memiliki argumentasi dan alasan masing-masing yang tentunya semua itu dengan sejumlah data dan fakta yang ada di lapangan.

Bagi pihak yang menyetujui dan mendukungnya perubahan RTRW itu tentu sangat berharap, DPRD Riau segera mengesahkankan Ranperda RTRW menjadi Perda. Semakin cepat pengesahan itu dilakukan tentu akan semakin baik, sebab dengan belum disahkannya Ranperda itu menjadi Perda banyak pembangunan yang harus terhenti karena terganjal RTRW.

Misalnya pembangunan jalan tol yang tidak bisa berjalan maksimal, pihak pembangun harus berhati-hati terhadap hal ini, sebab jika mereka memaksa dan melanggar aturan yang ada mereka terancam masuk penjara. Harusnya hal-hal seperti ini, hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan umum harus ada pengecualian.

Sehingga dengan demikian, program-program pembangunan yang berkaitan untuk kepentingan masyarakat banyak tidak terganggu. "Ini harus jadi perhatian bersama, lihatlah betapa ruginya kita banyak program pembangunan yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat banyak terpaksa ditunda atau terpaksa dihentikan sementara," ujar salah seorang masyarakat Riau, Edi Ruslan kepada Riau Pos.

Dalam hemat dirinya,  pengecualian terhadap hal ini harus dilakukan, sebab jika tidak demikian banyak program pembangunan terpaksa batal atau dihentikan sementara waktu. Dengan demikian yang rugi itu tetap masyarakat, sebab mereka mendambakan program-program pembangunan yang diharapkan kelak bisa mendongkrak roda perekonomian.

Akan tetapi, walaupun ada pengecualian pengawasan ketat harus dilakukan, sebab jika tidak demikian bukan tidak mungkin banyak kerugian lain yang harus diderita masyarakat. "Harus dibuat aturan-aturan dan pengawasan yang ketat terhadap hal ini.  Jika tidak demikian orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan selalu menyalah-gunakan aturan yang ada," ujarnya.

Warga Riau lainnya, Ahmad Sanusi juga mengatakan hal yang sama. Akan tetapi dia berharap pemerintah dan DPRD secepatnya melakukan pengesahan, semua persoalan-persoalan yang ada diselesaikan secepatnya.

Jangan sampai timbul dan kecurigaan dari masyarakat mengapa Ranperda itu tidak juga disahkan. "Bukan tidak mungkin masyarakat beranggapan negatif terhadap ini. Bisa saja masyarakat beranggapan ada hal-hal yang belum deal terkait sesuatu dan hal lainnya, ini harus dijelaskan kepada masyarakat," ujarnya.



Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |