Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK
Siti Nurbaya Bakar

Kustanta Budi Prihatno, Direktur PTKL KLHK
Dokumen RTRWP Tak Pernah Sampai ke KLHK
Minggu, 24 September 2017 - 11:14 WIB > Dibaca 2853 kali
 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap berpegang pada Surat Keputusan (SK) terakhir yang dikeluarkan dalam proses penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Riau tinggal mengacu pada SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang menetapkan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - “Kami menunggu dari Riau, kan di sana tinggal menetapkan Perda. Kalau di kementerian sudah selesai, sudah ada SK Kawasan,” ucap Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL) KLHK, Kustanta Budi Prihatno menjawab Riau Pos di Jakarta, Jumat (22/9).

Disinggung tentang usulan tambahan pelepasan kawasan hutan seluas 497.377 hektare, Kustanta menyatakan itu keinginan Pemprov Riau yang disampaikan kepada KLHK. “Dari Riau-nya yang ingin ada tambahan itu, tapi sementara ini KLHK masih berpegang pada SK yang terakhir,” tegas Kustanta.

Sebelumnya Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat ditemui di kompleks Istana Negara hanya menjawab singkat ketika ditanya soal bantuan fasilitasi KLHK untuk mempercepat penetapan RTRWP Riau sebagaimana kesepakatan dalam rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo.

“Dari mereka belum ada dokumen masuk ke pemerintah pusat,” ucap Siti. Di sisi lain, KLHK juga belum pernah menerima informasi adanya rapat lintas kementerian membahas RTRWP Riau.

Sekadar mengingatkan, revisi SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, dilakukan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 65.125 hektare di Provinsi Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.5/2016 tanggal 23 Mei 2016.



Berita Terkait
Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |