Begini Curhat Mendagri soal Polemik UU Pemilu
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (JPG)

TERUTAMA DI TINGKAT PARPOL
Begini Curhat Mendagri soal Polemik UU Pemilu
Sabtu, 12 Agustus 2017 - 18:00 WIB > Dibaca 330 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Polemik di tingkat partai politik (parpol) terus saja terjadi meski Undang-undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah disahkan.

Perdebatan itu terutama untuk Presidential threshold (PT) sebanyak 20 persen kursi DPR, dan 25 persen suara nasional. Adapun polemik itu sangat dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dia menilai, kenapa banyak parpol yang tidak sepakat dengan angka 25 persen.

Padahal, di Pilpres 2009 dan 2014 parpol tidak pernah ada yang mengeluhkan. Lantas kenapa banyak parpol menjadi gaduh dan menentang aturan yang pernah diterapkan tersebut?

"Dua kali Pilpres tidak masalah, tidak ada yang komplain, dan tidak ada mantan Presiden Indonesia yang komplain, ketua umum yang komplain," katanya saat ditemui dalam diskusi mengenai Perppu yang diadakan G‎alang Kemajuan di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Dia sendiri mengklaim, sebetulnya ada banyak pihak tidak sepakat apabila PT sebesar 0 persen. Pasalnya beberapa partai lama tidak ingin parpol baru berdiri lantas bisa mengajukan diri mengusung sendiri calon presiden di ‎2019 nanti.

"Kalau dilepas 0 persen, partai baru langsung maju kan enggak fair," tegasnya.

Adapun beberapa waktu lalu DPR sudah mengesahkan RUU Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna. Keputusan diambil setelah empat fraksi yang memilih RUU Pemilu dengan opsi B, yaitu PT 0 persen melakukan aksi walk out.

Parpol tersebut, yakni Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Demokrat. Dengan demikian, DPR melakukan aklamasi untuk memilih opsi A, yaitu PT 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.

Itu karena peserta rapat paripurna yang bertahan berasal dari enam fraksi menyetujui opsi A. Keenam parpol tersebut PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP. Sejumlah pihak mengungkapkan kekecewaan terhadap UU Pemilu, terutama perihal presidential threshold. Mereka pun menyiapkan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi‎ (MK). (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama

Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler |