Soal Batas Wilayah Indonesia, Pemerintah Siap Digugat Dua Negara Ini
Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia (GUNAWAN WIBISONO/JAWAPOS.COM)

MENANG DI MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL
Soal Batas Wilayah Indonesia, Pemerintah Siap Digugat Dua Negara Ini
Jumat, 14 Juli 2017 - 20:30 WIB > Dibaca 1349 kali
 
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Saat ini, Indonesia sudah resmi memiliki batas ‎Laut Sulawesi di kawasan Filipina sampai dengan negara Palau. Karena itu, Filipina maupun negara Palau tidak bisa lagi mengklaim batas laut itu.

Menurut Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno‎, jika Filipina dan negara Palau menggugat hasil putusan Mahkamah Arbitase Internasional, akan dipersilakan.

"Enggak apa-apa toh kalau menggugat, memang sudah seharusnya protes," katanya di sela-sela konfrensi pers mengenai peta baru Indonesia, di ‎kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Meski begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah juga tidak takut akan adanya gugatan tersebut. Itu karena pemerintah hanya menjalankan putusan sesuai dengan Mahkamah Arbitrase Internasional.

Karena itu, sebagian batas wilayah Laut Sulawesi tepatnya di Filipina dan negara Palau yang telah dimiliki oleh Indonesia adalah sah.

"Pemerintah kan sudah pakai dasar hukum dan yurisprudensi sah. Jadi, enggak asal ngarang," tuturnya.

Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno menambahkan, pada 2003 sampai 2017 di wilayah itu terus terjadi sengketa. Akan tetapi, pada 2017 ini Mahkamah Arbitase Internasional‎ memutus Indonesia memenangkan sengketa tersebut. Indonesia dalam keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai batas atas wilayah teritori juga telah diungtungkan.

Sebab, batas wilayah di negara Palau, Indonesia mendapatkan luasan wilayah sekitar 100 mil. Aris mengatakan, Indonesia mendapatkan keuntungan wilayah sekira 100 mil dari negara Palau karena Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan suatu pulau atau negara kecil yang penduduknya sedikit, luas wilayah perairannya hanya mendapat 12 mil. Tidak lagi berhak mendapatkan ‎200 mil.

Karena itu, adanya keputusan tersebut Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang mempertegas batas wilayah teritori di Indonesia sehingga TNI AL, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bergerak patroli laut tanpa harus kwatir melanggar batas wilayah. (cr2)

Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |