RESENSI BUKU
Ketika Anak Terlibat Pidana
Minggu, 24 April 2016 - 00:59 WIB > Dibaca 3877 kali
 
Oleh  Muhammad Amin
 
Dunia terus berkembang. Seiring perkembangan dunia, permasalahan yang menyangkut anak pun makin berkembang. Salah satunya menyerempet pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, yang ragamnya pun sudah hampir menyamai pidana yang dilakukan orang dewasa. Kini, tak sulit ditemukan anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Banyak analisa yang berkembang, maraknya perbuatan pidana anak ini tak lepas dari perkembangan dunia yang kian global. Sebuah gaya hidup, perilaku, dan kecenderungan yang terjadi di suatu kawasan, dapat dengan mudah ditiru di kawasan lain. Dengan mudahnya akses telekomunikasi dan internet, model pergaulan anak pun berkembang pesat. Tak jarang, apa yang diterima mereka bisa menyerempet tindak pidana dan itu dengan mudah mereka tiru.

Beberapa hal yang kerap “menular” pada anak dan remaja adalah perilaku agresif, bully, kekerasan, yang mereka dapatkan di game, televisi, internet, media sosial dan sebagainya. Pergaulan yang bebas, geng motor, dan budaya permisif menambah daftar panjang penyebab rentannya anak terhadap tindakan kriminalitas. Banyak anak dan remaja yang melakukan kekerasan, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan karena faktor-faktor eksternal itu.

Jika anak melakukan tindak pidana, pendekatan penanganannya tentu akan berbeda. Hal ini disesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Anak yang melakukan tindakan kriminal bukan lagi dianggap calon-calon penjahat besar, seperti pernah disinyalir seorang pejabat di Jakarta. Mereka masih berpotensi untuk dibina dan diarahkan agar jangan sampai ketika dewasa justru menjadi penjahat besar.

 Sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pun dianggap sudah ketinggalan zaman. Sistem ini dianggap tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka terjadilah “era baru” perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak. Dulu sistem ini bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama. Dalam sistem ini, setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Ini kerap dikenal dengan istilah “hak untuk membalas secara setimpal” (ius talionis).

Pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Dengan konsep baru ini, pendekatan sistem hukum dilakukan lebih humanis dan lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Dalam teori Toni Marshal, keadilan restoratif adalah “suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang”.

Dalam Undang-Undang SPPA, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan “keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

 



Pekanbaru | Hukum | Riau | Olahraga | Ekonomi-Bisnis | Kriminal | Sosialita | Politik | Internasional | Pendidikan | Teknologi | Feature | Nasional | Lingkungan | Kesehatan | Gaya Hidup | Pesona Indonesia | Begini Ceritanya | Liputan Khusus | Komunitas | Kebudayaan | Hiburan | Sumatera | Wawancara | Advertorial | Perca | Perempuan | Historia | Buku | Kode Pos Riau | ALUMNI | Kuliner | Petuah Ramadhan | bengkalis | bengkalis | bengkalis | advertorial | Traveler | Ladies | Interaktif | Aktifitas |